Pembahasan RUU AFAS Dilanjutkan

Anggi Tondi Martaon    •    Jumat, 13 Apr 2018 14:27 WIB
berita dpr
Pembahasan RUU AFAS Dilanjutkan
Seluruh fraksi di Komisi XI DPR RI menyetujui pembahasan RUU AFAS dilanjutkan dengan beberapa catatan (Foto:Dok.DPR)

Jakarta: Komisi XI DPR RI menyetujui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU)  tentang Protocol to Implement The Sixth Package of Commitments on Financial Services Under The ASEAN Framework Agreement on Services, atau disebut AFAS, untuk dilanjutkan ke pembahasan tingkat kedua.

“RUU AFAS dapat disetujui untuk dilanjutkan dalam proses pengambilan keputusan pembicaraan tingkat kedua dalam Rapat Paripurna DPR. Dengan selesainya pengambilan keputusan, maka keputusan RUU AFAS telah rampung,” kata Wakil Ketua Komisi XI Achmad Hafisz Tohir, dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo di Gedung DPR RI, Senayan, beberapa waktu lalu.

Seluruh fraksi di Komisi XI DPR RI menyetujui pembahasan RUU AFAS dilanjutkan dengan beberapa catatan. Di antaranya Anggota Komisi XI Fraksi PAN Jon Erizal yang mengusulkan supaya pemerintah wajib menyertakan industri terkait setiap ada kerja sama dengan negara lain dalam koridor RUU AFAS.

“Pemerintah juga harus memastikan manfaat aturan ini bisa dirasakan dan memastikan perjanjian yang ada bisa diimplementasikan di negara tersebut,” kata Jon.

Sementara itu, Anggota Komisi XI Fraksi PPP Elviana meminta pemerintah mencermati potensi dominasi asing di sektor perbankan. Sebab, kewenangan pemerintah menjadi berkurang dalam mengatur sektor perbankan sehingga RUU AFAS diharapkan mendorong iklim kompetisi sehat dalam industri perbankan.

“Pemerintah harus bersikap adil, perbankan lokal juga harus dipacu terkait jumlah cabang di luar, karena bank asing sudah ada ratusan cabang di kita,” kata Elviana. 

Menanggapi sejumlah pandangan Fraksi, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani memastikan pemerintah tetap menjaga industri perbankan domestik. Sebab, penguatan industri perbankan domestik merupakan hal yang penting untuk bisa memanfaatkan kerja sama ASEAN.

“Kita harapkan dengan adanya protokol ini, persaingan industri jasa keuangan dalam negeri makin sehat. Masyarakat Indonesia bisa mendapatkan pelayanan lebih baik dengan fee lebih rendah. Kami juga berterima kasih atas usulan revisi UU Perbankan dan UU lainnya untuk mengatur agar persaingan dalam industri keuangan tetap kompetitif,” kata Sri Mulyani.

Dengan RUU ini,  bank milik Indonesia bisa melakukan ekspansi ke negara-negara lain di kawasan ASEAN. Jumlah cabang di luar negeri juga harus sama dengan bank asing yang beroperasi di Tanah Air. Sebagai contoh,  saat ini sudah ada dua bank Malaysia yang beroperasi di Indonesia yaitu Maybank dan CIMB Niaga. Indonesia mempunyai hak untuk memasukkan dua bank ke Malaysia.


(ROS)


Perpres DNI Rampung Pekan Depan

Perpres DNI Rampung Pekan Depan

1 week Ago

Pemerintah mempercepat penyelesaian rancangan per-aturan presiden (Perpres) mengenai Daftar Neg…

BERITA LAINNYA