Lembaga Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan Minim Pengaduan Konsumen

Husen Miftahudin    •    Kamis, 06 Sep 2018 15:23 WIB
ojk
Lembaga Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan Minim Pengaduan Konsumen
Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tirta Segara, (kanan). Medcom/Husen M.

Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan keberadaan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) penting untuk meningkatkan pelayanan produk dan jasa keuangan. Sayangnya, partisipasi konsumen terhadap lembaga ini masih minim.

Padahal, kata Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tirta Segara, penyelesaian sengketa di LAPS lebih murah dan cepat ketimbang penyelesaian di pengadilan. 

"Tidak adanya permohonan penyelesaian sengketa yang masuk ke LAPS mungkin karena tidak ada kasus. Tapi kemungkinan lain juga karena keberadaan LAPS belum dikenal masyarakat," ujar Tirta dalam sebuah diskusi di Hotel Sari Pan Pacific, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis, 6 September 2018.

Saat ini, jelasnya, terdapat enam LAPS yang terdaftar di OJK. Keenam lembaga tersebut melayani pengaduan dan penyelesaian sengketa di sektor perbankan, pasar modal, industri keuangan non bank (IKNB), serta industri penjaminan.

Di industri penjaminan, LAPS disebut Badan Arbitrase dan Mediasi Penjaminan Indonesia (BAMPI). LAPS dan BAMP memiliki tugas serupa, yakni menyelesaikan sengketa luar pengadilan lewat forum eksternal dispute resolution (EDR) setelah gagalnya penyelesaian secara internal oleh pelaku usaha jasa keuangan atau internal dispute resolution (IDR).

Berdasarkan catatan OJK, hingga saat ini BAMPI belum menerima permohonan penyelesaian sengketa. Sementara di OJK, pengaduan terhadap industri penjaminan sebanyak 11 laporan atau setara dengan 0,28 persen dari total aduan yang masuk ke OJK.

"Memang banyak sekali pengaduan yang masuk ke OJK, jumlahnya ribuan. Paling banyak di industri perbankan, kemudian asuransi, dan multifinance. Memang ketiga sekor itu yang mendominasi industri keuangan di Indonesia," bebernya.

Rendahnya jumlah aduan membuat OJK mendorong industri penjaminan menyosialisasikan lembaga alternatif penyelesaian sengketa BAMPI. Sebab, industri penjaminan punya peran besar dalam meningkatakan inklusi keuangan nasional.

"Dengan besarnya peran yang akan dijalankan oleh  lembaga penjaminan, saya memiliki keyakinan bahwa BAMPI akan memainkan peran yang strategis dalam menjaga kepercayaan konsumen dan masyarakat terhadap industri penjaminan," pungkas Tirta.


(SAW)