SPI: Reforma Agraria untuk Petani Tanpa Lahan

Fathia Nurul Haq    •    Minggu, 16 Apr 2017 17:26 WIB
reforma agraria
SPI: Reforma Agraria untuk Petani Tanpa Lahan
Illustrasi (ANTARA FOTO/Ahmad Subaid).

Metrotvnews.com, Jakarta:  Serikat Petani Indonesia (SPI) mengkritisi skema reforma agraria yang dinilai berpotensi tidak tepat sasaran.

Pasalnya, dari 9,1 juta ha lahan yang dijanjikan pemerintah akan didistribusikan, umumnya berada di kawasan terpencil di Indonesia Timur. Padahal menurut data SPI, mayoritas petani tanpa lahan di Indonesia saat ini menggarap tanah milik tuan tanah, berada di Kawasan Indonesia Barat dan Tengah.

"Draft perpres reforma agraria inilah yang jadi misleading, kekeliruan dalam memimpin, implementasi sudah menyimpang dari memberikan tanah untuk orang tak bertanah dan tanah yang sedikit tadi," ketus Ketua Umum DPP SPI Henry Saragih dalam konferensi pers di Mampang Perapatan, Minggu 16 April 2017.

Sementara sampai saat ini, Henry mengaku pihaknya baru menerima draft Peraturan Presiden yang alot diperdebatkan dengan alur pendistribusian yang belum konkrit.

"Artinya tanah yang dibagi harusnya di lokasi petani tidak punya tanah, mayoritas (Pulau) Jawa, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Selatan. Masalahnya yang mau dibagikan ini tidak ada di lokasi yang padat tersebut. Semuanya di luar kepulauan ini. Akhirnya pemerintah ragu, padahal presiden sudah jelaskan ini untuk atasi kesenjangan ekonomi," sambung Henry.

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Perekonomian menguraikan dalam keterangan resminya bahwa skema reforma agraria akan mendistribusi aset pertanian dengan jalan memberi hak kelola lahan per cluster kepada petani.

Satu cluster nantinya setara dengan 100 ha sampai 200 ha yang sudah baku peruntukannya untuk jenis tanaman pangan tertentu dengan masa kelola yang dibatasi. Selain untuk mengefektifkan reforma agraria bagi kedaulatan pangan, skema ini dipakai untuk mencegah lahan yang disediakan malah beralih fungsi jadi pemukiman ataupun perkantoran.

Hanya saja, skema ini rentan dipolitisir oleh korporasi untuk mengelola lahan bagi keuntungannya. Jika terjadi demikian, Henry memandang petani tetap saja menjadi buruh tanpa tanah yang tidak menikmati secara optimal jerih payahnya.

Terlebih, dengan wacana lahan-lahan yang akan ditunjuk jadi lahan garapan itu berada di luar Jawa dan Sumatera, petani tentu harus menghadapi relokasi demi memiliki tanahnya sendiri.

"Padahal menurut perhitungan kami di Pulau Jawa saja ada sedikitnya 2 juta ha lahan idle yang bisa diberikan kepada petani, 1 juta milik perhutani, 1 juta lagi tanah yang Hak Guna Usaha (HGU) nya sudah habis. Itu bisa dipakai untuk 2 juta petani," pungkasnya.


(SAW)