Lembaga Pengkajian MPR: 3 UU Perlu Dikaji Ulang

Gervin Nathaniel Purba    •    Rabu, 12 Jul 2017 19:58 WIB
berita mpr
Lembaga Pengkajian MPR: 3 UU Perlu Dikaji Ulang
Anggota Lembaga Pengkajian MPR dan Ketua Steering Comitte, Didik J Rachbini (Foto:Dok.MPR RI)

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota Lembaga Pengkajian MPR dan Ketua Steering Comitte, Didik J Rachbini mengatakan, sistem ekonomi Pancasila bisa diwujudkan dengan membuat, mengkaji, dan menata ulang tiga kelompok bidang perundang-undangan.

Tiga kelompok bidang perundang-undangan yang dimaksud Didik ialah perundang-undangan bidang pengelolaan sumber daya alam, perundang-undangan di bidang pengembangan sumber daya manusia, dan perundang-undangan di bidang ketatalaksanaan dunia usaha.  

Didik mengungkapkan pihaknya mendapat tugas untuk mengkaji ekonomi konstitusi, yaitu pasal-pasal ekonomi yang harus dikaji dan ditinjau implementasinya. Melakukan kajian itu, Lembaga Pengkajian MPR telah melakukan serangkaian kegiatan di antaranya diskusi intenal, dialog pakar, FGD bekerja sama dengan perguruan tinggi, round table discussion, dan simposium nasional.

Dirinya menyebutkan salah satu pernyataan mantan Wapres Boediono dalam salah satu diskusi dengan Lembaga Pengkajian, bahwa apa yang dirumuskan dalam konstitusi oleh pendiri bangsa ini kiranya cukup menjadi landasan kita.

"Rumusan konstitusi sudah baik. Permasalahannya adalah di dalam penjabaran konstitusi tersebut dan proses pembuatan UU yang konsisten,” ujar Didik, di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 12 Juli 2017.

Lembaga Pengkajian MPR, lanjut Didik, menemukan sedikitnya delapan aspek dalam konstitusi yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial, di antaranya Pasal 1 ayat 2, pasal 11 ayat 2, pasal 23 ayat 1, pasal 27 ayat 2, pasal 28H ayat 1, pasal 33 ayat 3, pasal 33, pasal 34.

“Kesimpulannya, ekonomi konstitusi sangat bernas dan penuh dengan pesan-pesan kesejahteraan,” jelasnya

Namun faktanya, Economic Islamicity Index (EII) menyebutkan bahwa Indonesia berada pada urutan nomor 104 dari 208 negara. Dilihat dari social progress index 2014 yang mengukur pemenuhan kebutuhan pokok manusia, fondasi bagi well being dan kesempatan Indonesia berada pada urutan 88 dari 132 negara.

“Sudah sejak beberapa dasawarsa, sebesar 80 persen GDP dihasilkan oleh Jawa-Sumatera dengan sisanya pulau Indonesia lainnya. Kondisi infrastruktur ekonomi, fasilitas pengembangan sosial lebih tersedia di Jawa-Sumatera. Ketimpangan pembangunan ini telah memicu sengketa antar daerah dengan pusat dan belum terkendali penuh hingga kini,” tambah Didik.

Selain itu, sejak beberapa tahun terakhir, kesenjangan sosial tercermin dari tingginya Gini Coefficient sekitar 0,4. Sedangkan indeks gini untuk pemilikan aset, terutama tanah sangat timpang, yakni sekitar 0.67 – 0,7. Indikator-indikator itu menunjukkan bahawa ekonomi Pancasila belum terwujud.

“Untuk mewujudkan ekonomi Pancasila maka peran negara adalah menata kembali, mengkaji, dan mengkoreksi UU. Lembaga Pengkajian sudah melihat banyak sekali UU yang mengacu pada Pasal 33 tetapi sejatinya bertentangan dengan UUD tersebut,” paparnya.

Untuk ke depan, Didik menambahkan pihaknya menyarankan untuk mengkaji tiga kelompok perundang-undangan. Pertema, perundang-undangan bidang pengelolaan sumber daya alam (SDA). Kedua, perundang-undangan di bidang pengembangan sumber daya manusi (SDM). Ketiga, perundang-undangan di bidang ketatalaksanaan dunia usaha.

"Contoh di antaranya UU Penataan Ruang, Reforma Agraria, Pengelolaan Sumberdaya Mineral, pengaturan bidang kehutanan, pengembangan sumber daya manusia (pendidikan, kesehatan, buruh, persaingan usaha, dan industri," pungkasnya.


(ROS)