Legalisasi Produk jadi PR Sektor Pertanian

Ade Hapsari Lestarini    •    Kamis, 07 Dec 2017 18:37 WIB
kementerian pertanian
Legalisasi Produk jadi PR Sektor Pertanian
Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho)

Jakarta: Pemalsuan dan legalisasi produk pertanian masih menjadi pekerjaan rumah bagi industri sektor industri termasuk sektor pertanian.

Menurut data survey Insight Asia bahwa 26 persen petani pernah membeli produk perlindungan tanaman atau pestisida palsu dari toko-toko pertanian tingkat desa. Padahal, lebih dari 67 persen petani sudah mempunyai pengetahuan mengenai informasi pestisida palsu dan ilegal.

Data Insight Asia mengungkapkan, dari data survey wawancara yang dilakukan, presentase informasi keberadaan pestisida palsu dan ilegal sangat kecil, bahkan data di kepolisian hanya 10 persen saja, sementara petani dan PPL rerata hanya 30 persen dan BP3 serta Bea Cukai mencapai angka 60 persen. Menurutnya petani yang memakai produk palsu baru menyadari ketika melakukan aplikasi pada tanamannya.

Menanggapi kondisi ini, Direktur Eksekutif CropLife Indonesia, Agung Kurniawan mengatakan, CropLife Indonesia yang sejak berdiri telah mempunyai komitmen membantu memerangi pestisida palsu. Selain itu, juga telah melakukan berbagai upaya mensosialisasikan pengetahuan tentang informasi mengenai produk palsu kepada petani.

"Banyak produk palsu, pestisida palsu yang sangat merugikan petani. Dampaknya dapat merugikan produktivitas, kesehatan, dan lingkungan. Kita akan membangun kemitraan dan membantu pemerintah untuk memerangi produk palsu untuk mencapai swasembada pangan," ujar Agung, dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 7 Desember 2017.

Agung menambahkan CropLife bersama Kementerian Pertanian dan produsen harus bersama-sama mensosialisasikan dan mengedukasi mengenai pemakaian pestisida kepada petani agar pemakaian pestisida tidak berdampak negatif.

"Karena yang dijual itu (Pestisida) racun, maka penggunaannya harus dilakukan dengan bijaksana sehingga memberi manfaat meningkatkan produksi karena kalau digunakan berlebihan tentu akan ada dampak negatif. Peran dan tanggung jawab kita bersama untuk memberikan informasi yang benar kepada petani agar penggunaan pestisida benar-benar bermanfaat," tegas Agung.

CropLife Indonesia bersama Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3), dan Kepolisian juga sudah melakukan penandatanganan kesepahaman komitmen memerangi pestisida palsu dan ilegal. MoU tersebut juga disaksikan Direktur Anti Pemalsuan Produk CropLife Asia Trina Devara.

Direktur Pengawasan Pupuk dan Pestisida, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian, Karmila Ginting mengatakan, pestisida palsu merupakan musuh bersama yang harus diperangi bersama dengan melibatkan lintas sektor baik kementerian maupun stakeholder.

Langkah nyata yang telah dilakukan pemerintah saat ini melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada distributor, pengecer, dan petani untuk bisa mengetahui produk pestisida palsu.

"Di lapangan banyak sekali aduan adanya produk pestisida palsu, dan yang paling banyak daerah pulau Jawa. Maka kalau pestisida yang beredar dan tidak sesuai dengan komposisi, maka produsennya akan kita berikan teguran. Bahkan ada beberapa yang sudah dilaporkan ke aparat penegak hukum untuk diproses, karena memang sangat merugikan petani," ujar Karmila.

AKBP Sugeng Irianto dari Bareskrim Polri mengungkapkan sudah puluhan kasus pestisida palsu yang sudah diungkap oleh kepolisian bahkan sudah sampai pengadilan. Namun dirinya merasa kecewa karena vonis yang ditetapkan para tersangka tidak sampai hukuman maksimal yaitu lima tahun penjara.

Dalam menindak produk palsu tersebut menurutnya, kepolisian menggunakan UU Nomor 12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman dan UU Nomor 8 tahun 1992 tentang perlindungan konsumen.

"Modus yang mereka lakukan biasanya perusahaan yang sudah memiliki izin produksi produknya yang legal, tetapi juga memproduksi produk perusahaan lain yang sangat laku di pasaran. Sehinga produk tersebut ilegal karena tanpa izin produksi produk yang belum terdaftar, tanpa memenuhi standar mutu dan tanpa uji mutu," ungkap AKBP Sugeng.

Sugeng menjelaskan, ada dua cara melapor, pertama laporan resmi dimana nanti pelapor akan bersedia dijadikan saksi dan dimintai pernyataan. "Kedua, pelapor yang memberikan informasi, tidak harus datang, dan menjawab-jawab pertanyaan dari kami, justru kamilah yang akan menindaklanjuti laporan tersebut di lapangan, jadi jangan takut untuk lapor," pungkas AKBP Sugeng.


(AHL)

The Fed Naikkan Suku Bunga AS

The Fed Naikkan Suku Bunga AS

1 day Ago

Federal Reserve AS atau bank sentral AS pada akhir pertemuan kebijakan dua harinya pada Rabu wa…

BERITA LAINNYA