Monopoli BUMN Patahkan Anggapan Kebijakan Jokowinomic Pro Liberalisme

Suci Sedya Utami    •    Sabtu, 07 Oct 2017 12:01 WIB
bumnkementerian bumn
Monopoli BUMN Patahkan Anggapan Kebijakan Jokowinomic Pro Liberalisme
Gedung Kementerian BUMN. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pengamat Ekonomi Politik Fachry Ali menilai tuduhan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang menyebut Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memonopoli bisnis di Indonesia membuktikan bahwasanya kebijakan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo tak liberal. Sebab, tutur Fachry, BUMN masih dianggap oleh Kadin.

Selama ini, ada pandangan yang menyatakan bahwa kebijakan ekonomi Jokowi yang dikenal dengan nama Jokowinomic menganut sistem liberal atau sistem ekonomi bergerak ke arah menuju pasar bebas dan sistem ekonomi berpaham perdagangan bebas dalam era globalisasi yang bertujuan menghilangkan kebijakan ekonomi proteksionisme.

"Ini membuktikan kebijakan Jokowinomic enggak liberal. Secara politis menepis tuduhan bahwa Jokowi sebagai neoliberal atau kapitalis buktinya bahwa perekonomian Indonesia dipimpin oleh negara (BUMN) atau dikenal dengan istilah state lead economy, bukan market lead economy," kata Fachry dalam diskusi bertajuk monopoli BUMN di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 7 Oktober 2017.

Fachry pun mengatakan, malah dalam rangka menahan terpaan globalisasi agar tak terlalu melebar, maka BUMN menjadi instrumen yang dianggapnya sangat pas. Sebab, BUMN merupakan satu-satunya alat atau kekuatan ekonomi yang bisa dikontrol oleh negara.

Dirinya mencontohkan ketika krisis finansial di Amerika Serikat 2008. Pemerintah Negeri Paman Sam tersebut menyembah-nyembah sektor keuangan swasta untuk menahan uangnya dan diinvestasikan di dalam negeri. Tapi, sektor swasta tidak mau dan malah menyebarkan uangnya ke negara-negara lain terutama negara berkembang yang dianggap menguntungkan.

Dia mengatakan, bisa dibayangkan jika keadaan itu terjadi pada Indonesia pada 1997/1998 yang mana ketika itu swasta pun ikut kabut tak kelihatan batang hidungnya.

"Jadi, BUMN, Anda suka atau enggak suka dibutuhkan untuk semua rezim dalam mendamaikan ekonomi," jelas dia.

 


(AHL)