Setiap Minggu, Pemerintah Pantau Implementasi B20

Eko Nordiansyah    •    Kamis, 13 Sep 2018 18:27 WIB
Setiap Minggu, Pemerintah Pantau Implementasi B20
Illustrasi. MI/GINO F HADI.

Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Koordinator bidang Perekonomian akan terus memantau penerapan penggunaan biodiesel sebesar 20 persen (B20). Pemerintah sebelumnya telah meluncurkan perluasan mandatori biodiesel B20 pada 1 September lalu.

"Jadi kita akan lakukan update setiap minggunya di Kamis. Kita akan buat template yang jelas lalu kita akan pelajari dengan tim," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Kamis, 13 September 2018.

Dalam rapat koordinasi tadi, Darmin mendengarkan pemaparan dari berbagai pihak perwakilan kementerian/lembaga terkait serta BU BBM, Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN), PT PLN (Persero) dan Freeport. Darmin meminta adanya laporan tertulis yang disampaikan kepada pengawas.

"Semuanya wajib mengirimkan laporan tertulis supaya lebih jelas untuk tim memantaunya. Ini soal pertaruhan negara. Kita tidak mau main-main dengan ini," ungkap Darmin. 

Sebagai informasi, ada lima prinsip yang harus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam implementasi mandatori B20 ini. Pertama, tidak boleh ada B0 yang beredar. Kedua, bila ada yang melanggar akan dikenakan sanksi administratif baik berupa denda maupun pencabutan izin usaha.

Ketiga, adanya insentif dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS), keempat, kualitas Fatty Acid Methyl Esters (FAME) dijamin oleh pemerintah melalui standarisasi (SNI), dan kelima apabila ada keluhan masyarakat maka disalurkan melalui costumer care. 

"Perluasan mandatori B20 ini dirancang untuk mampu mengurangi impor bahan bakar minyak, serta menghemat devisa. Salah satu jangkar kebijakan kita untuk menekan defisit neraca perdagangan adalah B20 ini," pungkas Darmin.

 
(SAW)