Pemberlakuan SNI Diyakini Mampu Tingkatkan Kinerja Perdagangan

Husen Miftahudin    •    Rabu, 31 Aug 2016 18:58 WIB
sni
Pemberlakuan SNI Diyakini Mampu Tingkatkan Kinerja Perdagangan
Ilustrasi. (FOTO: ANTARA/Fanny Octavianus)

Metrotvnews.com, Jakarta: Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan Syahrul Mamma meyakini pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) mampu meningkatkan kinerja perdagangan. Ini penting mengingat Indonesia kini tengah menghadapi perdagangan bebas global.

"Standar produk yang baik memberi manfaat sebesar-besarnya bagi konsumen. Karena itu SNI menjadi sangat penting, terutama dalam perdagangan era global saat ini apalagi kita telah memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN," ujar Syahrul di kantor Kemendag, Jalan MI Ridwan Rais No 5, Jakarta Pusat, Rabu (31/8/2016).

Pemberlakuan SNI merupakan instrumen yang berperan dalam menentukan mutu produk. Kata Syahrul, SNI mempertimbangkan aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, dan lingkungan hidup (K3L).

Ditjen PKTN sendiri bertugas mengawasi barang beredar. Selama semester I-2016, PKTN berhasil mengawasi 248 produk dengan hasil 139 produk tak sesuai ketentuan, 81 sesuai ketentuan, dan 28 produk yang tengah proses pengujian di laboratorium.

Berdasarkan ketentuan, seluruh produk yang beredar di Indonesia wajib memenuhi syarat mutu yang ditetapkan dalam SNI. Pelaku usaha juga harus dapat membuktikannya dengan Sertifikat Produk Pengguna Tanda SNI (SPPT SNI) dari Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro).

"Setiap produk yang diberlakukan SNI secara wajib harus dibubuhi tanda SNI, Nomor Register Perusahaan (NRP) atau Nomor Pendaftaran Barang (NPB), label berbahasa Indonesia, serta Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Garansi. Dengan demikian, konsumen hanya akan menggunakan produk yang terjamin mutunya dan aman," tegas Syahrul.

Selain mengawasi barang beredar, melalui Direktorat Metrologi, Kemendag juga melakukan pengawasan di bidang kemeterologian. Pengawasan dilakukan terhadap alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) yang terdiri atas 74 SPBU, 203 Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak (PUBBM), dan 270 nozzle di 13 kabupaten/kota.

Hasil pengawasan, sebagian besar alat-alat UTTP berada dalam batas toleransi. Sebanyak 250 nozzle (92,6 persen) masih dalam Batas Kesalahan yang Diizinkan (BKD), 17 nozzle (6,3 persen) melebihi BKD, dan tiga nozzle (1,1 persen) tidak diuji karena rusak.

"Terhadap 17 nozzle tersebut dilakukan pembinaan dan ditindaklanjuti oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah tingkat kabupaten/kota setempat," tutup Syahrul.


(AHL)