BPK Ungkap Ada Masalah di Kebijakan Pangan Nasional

Eko Nordiansyah    •    Senin, 20 Jun 2016 12:57 WIB
panganbpk
BPK Ungkap Ada Masalah di Kebijakan Pangan Nasional
BPK menemukan sejumlah masalah dalam kebijakan pangan nasional (Foto: MTVN/Eko Nordiansyah)

Metrotvnews.com, Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut terdapat sejumlah masalah dalam kebijakan pangan nasional. Hal ini terungkap setelah BPK melakukan audit kinerja kebijakan pangan dan implementasinya, termasuk pemeriksaan kinerja penugasan dan penyaluran pupuk.

Anggota IV BPK Rizal Djalil mengakatan, permasalahan mendasar dari persoalan itu adalah sejauh mana Indonesia dapat mengkalkulasi kebutuhan pangannya secara tepat dan akurat, serta menggunakan strategi yang jitu untuk melaksanakan pengadaan pangan nasional.

"Hasil pemeriksaan kinerja di tengah kita menghadapi persoalan pangan jelang Lebaran ini akan menggugah semua stakeholders terutama Kementerian Pertanian yang mengendalikan produksi dan Kementerian Perdagangan yang mengatur tata niaga," katanya, di Gedung BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (20/6/2016).

Dirinya menambahkan, akar masalah pengadaan pangan nasional adalah ketidaksesuaian data yang dimiliki pemerintah. Menurut dia, ada peran data yang kronis terkait produksi, distribusi, konsumsi, hingga ketersediaan luas lahan yang ada di Indonesia.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Lingkugan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan BPK Blucer Welington mengungkapkan, ketersediaan data yang valid menjadi penting untuk menjadi tolak ukur pengambilan kebijakan apakah suatu komoditas harus dipenuhi melalui impor atau sekadar mengandalkan hasil produksi dalam negeri.

"Saat ini memang di dalam data dan hasil pemeriksaan sampai hari ini, setiap ada masalah impor selalu menjadi debateable. Memang dasar rasionalisasi pengadaan impor harus diperjelas yang harus menggunakan data produksi," jelas dia.

Hingga saat ini, lanjut Blucer, ada ketidaksesuaian data dari yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan yang dimiliki Dinas Pertanian. Hal ini kemudian akan menimbulkan ketidaktepatan kebijakan yang diambil karena adanya validitas data.

Karenanya BPK meminta kepada pemangku kebijakan agar mulai memanfaatkan teknologi dalam memvalidasi data. Ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan adanya penggunaan satu data agar semua kebijakan, termasuk pengadaan pangan nasional bisa tepat sasaran.

"Kita ingin memberi rekomendasi yang terbaru berdasarkan ahli bagaimana kita bisa mengatasi masalah yang sudah lama terjadi sehingga suatu saat kita bisa punya angka produktivitas yang akurat dan rasionalisasi impor yang jelas," tegasnya.

Namun demikian, BPK belum mau membeberkan secara lebih detail terkait hasil audit tersebut. Pasalnya, penyampaian hasil pemeriksaan akan dilakukan besok pada saat BPK menggelar pertemuan dan diskusi mengenai "Kebijakan Pangan Nasional: Pengadaan dalam Negeri Vs Impor".


(ABD)


Merpati akan Lunasi Utang Usai Maskapai Beroperasi

Merpati akan Lunasi Utang Usai Maskapai Beroperasi

1 day Ago

Merpati Nusantara Airlines berjanji akan melunasi utang dan pesangon mantan karyawannya. Janji …

BERITA LAINNYA