Pemda Diminta Gandeng Pusat Jika Bangun 'Disneyland' Boyolali

Desi Angriani    •    Jumat, 21 Apr 2017 08:05 WIB
investasiwalt disney
Pemda Diminta Gandeng Pusat Jika Bangun 'Disneyland' Boyolali
Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong (MI/ROMMY PUJIANTO)

Metrotvnews.com, Jakarta: Rencana pembangunan wahana hiburan atau 'Disneyland' ala Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, santer diperbincangkan. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong meminta pemerintah daerah tidak jalan sendiri tapi menggunakan format penyertaan modal asing yang sudah ditetapkan BKPM pusat.

"Jadi jangan pemda jalan sendiri bikin format sendiri-sendiri. Presiden bilang kalau seperti itu, ya itu memecah-belah bukan jadi satu pasar yang besar, tapi pasar lokal yang kecil," ucap Lembong, seusai menghadiri acara Indonesia Summit 'Back on Track di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis 20 April 2017.

Menurutnya, setiap investasi asing yang masuk ke Indonesia harus tercatat di BKPM termasuk pembangunan taman rekreasi sekalipun. Untuk itu, rencana tersebut harus dimulai dengan mengantongi izin prinsip dari BKPM.

"Investasi apa saja harus melalui BKPM dulu, iya sektor apa saja, pasti mulai dengan izin prinsip dari BKPM," tutur mantan Menteri Perdagangan ini.

Kendati demikian, pihaknya mendukung bentuk investasi manapun yang masuk ke Indonesia lantaran dampaknya sangat besar terhadap perekonomian nasional. "Upaya apapun juga untuk membuat taman hiburan pasti kami dukung. Saya cuma minta satu, jangan lupa undang saya," kata Lembong.

Sebelumnya, Bupati Boyolali Seno Samudro mengatakan, 'Disneyland' akan dibangun di atas lahan seluas 100 hektare (ha) dengan investasi proyek diperkirakan mencapai Rp6 triliun. Namun, pernyataan berbeda datang pihak Disney Southeast Asia, yang isinya belum ada rencana membangun Disneyland di Boyolali.

"Indonesia adalah pasar utama bagi The Walt Disney Company di Asia Tenggara. Sampai saat ini kami belum berencana membuka Disneyland di Indonesia," kata keterangan tertulis Disney Southeast Asia.


(ABD)

<i>Tender Offer</i> Persero dan <i>Holding</i> BUMN

Tender Offer Persero dan Holding BUMN

22 hours Ago

PRESIDEN Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pena…

BERITA LAINNYA