Pengelolaan Investasi untuk Dana Haji

Ade Hapsari Lestarini    •    Jumat, 25 Aug 2017 18:39 WIB
investasidana haji
Pengelolaan Investasi untuk Dana Haji
Ilustrasi investasi. (FOTO: MTVN/Mohammad Rizal)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pengembangan investasi dari dana haji dinilai akan menjadi hal yang sangat penting untuk memberikan manfaat secara optimal. Apalagi bila menilik audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2015, di mana pengelolaan dana haji defisit Rp414 miliar dibandingkan tahun sebelumnya yang surplus Rp145 miliar.

Seperti diketahui, Undang-Undang Nomor 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji mengamanatkan dana haji dikelola secara korporasi dan profesional agar memberikan manfaat yang besar bagi penyelenggaraan ibadah haji yang berkualitas, rasionalitas, dan efisiensi dalam penggunaan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH), dan kemaslahan umat Islam.

"Salah satu persoalan yang menyebabkan defisit di antaranya adalah penempatan investasi di instrumen-instrumen keuangan yang kurang memberikan tingkat keuntungan tinggi," ungkap Chairman Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED) Farouk Abdullah Alwyni dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat 25 Agustus 2017.

Dia menjelaskan, berdasarkan data dari laporan audit BPK, tingkat pendapatan investasi di 2015 hanya 4,7 persen, nilai yang relatif kecil. Dia mengatakan, defisit juga terjadi akibat currency mismatch, di mana diestimasikan 85 persen pengeluaran dalam bentuk valuta asing, sedangkan hanya 15 persen pemasukan yang diperkirakan berasal dari valuta asing.

Dirinya pun menyayangkan jika banyak belanja haji yang justru menggunakan mata uang asing seperti dolar Amerika Serikat atau Saudi Riyal untuk tiket pesawat, sewa pemondokan, katering, logistik, dan sebagainya. Menurut dia, di era manajemen Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), keuangan haji seyogianya dikelola secara profesional, akuntabel dan transparan.

"Pasal 20 UU Nomor 34/2014 memberikan kewenangan kepada BPKH yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri untuk mengelola dana haji secara secara korporatif dan nirlaba. Penempatan investasi keuangan haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehatian-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.

Farouk menyarankan, dalam mengelola isi keranjang investasi dana haji, BPKH bisa mencontoh skema investasi Tabung Haji Malaysia. Secara regulasi, aturan main pengelolaan dana haji sudah baik, tinggal implementasinya. Bahkan, BPKH tak perlu pusing pusing karena benchmarking yang berhasil sudah ada, yakni Tabung Haji Malaysia, hanya tinggal berinovasi lebih kreatif dalam perjalanan kedepannya.

"Selain pasar saham domestik, Tabung Haji juga berinvestasi di pasar saham internasional seperti Australia, Hong Kong, Indonesia, Korea Selatan, Singapura, Thailand, Taiwan, dan Filipina. Sektor yang dimasuki Tabung Haji di antaranya telekomunikasi, teknologi informasi, bahan mentah, konsumer, dan properti. Hingga Desember 2016, nilainya mencapai Rp9.3 triliun," ungkap dia.

Selain pasar saham, tambah dia, Tabung Haji juga berinvestasi di sukuk domestik maupun global. Bahkan memiliki portofolio kebun seluas 165 ribu hektare (ha) yang menghampar sampai ke Indonesia. Tabung Haji diketahui telah merambah bisnis global dengan memiliki Centrica Global Headquarters di Royal Windsor, Inggris; Hotel Al-Haram, Madinah, Saudi Arabia; pembangunan apartemen di Imperial, Hurtsville Sydney, Australia.

"Dengan menginvestasikan dana haji di berbagai asset class dan subsidiaries, Tabung Haji bisa meraup keuntungan bersih sebesar 2,5 miliar ringgit atau sekitar Rp7,8 triliun di 2016. Tabung Haji mengelola dana dengan prinsip syariah ke sektor menguntungkan, kompetitif, berkelanjutan, dan selalu memilih risiko wajar," lanjut Farouk.

Adapun aset bersih Tabung Haji saat ini mencapai 64,3 miliar ringgit atau setara Rp200,62 triliun. Sedangkan Grup Tabung Haji (termasuk subsidiaries) mencapai 124,8 miliar ringgit (Rp389.38 triliun). Dari imbal hasil investasi tersebut, Malaysia bisa memberi subsidi sekira 50 persen kepada para calon jemaah haji. Dengan subsidi ini, calon jemaah haji hanya membayar 9.980 ringgit, sekitar Rp31 juta padahal sebenarnya biaya haji mencapai 19.550 ringgit atau sekitar Rp60 juta.

"Diversifikasi investasi baik dari segi jenis investasi maupun mata uang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dari pengelolaan dana haji Indonesia. Akhirnya nilai manfaat investasi ini bisa dikembalikan lagi kepada jamaah haji dalam bentuk perbaikan layanan haji, penurunan biaya haji atau pemanfaatan untuk kemaslahatan umat lainnya," tutup Farouk.


(AHL)

The Fed Naikkan Suku Bunga AS

The Fed Naikkan Suku Bunga AS

2 days Ago

Federal Reserve AS atau bank sentral AS pada akhir pertemuan kebijakan dua harinya pada Rabu wa…

BERITA LAINNYA