Asosiasi Minta Aturan Izin Impor Garam Jangan Temporer

Gabriela Jessica Restiana Sihite    •    Minggu, 16 Jul 2017 14:02 WIB
garam
Asosiasi Minta Aturan Izin Impor Garam Jangan Temporer
Petani Garam. MI/Gino F Hadi.

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah akan mengeluarkan aturan untuk penerbitan izin impor garam industri tanpa rekomendasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Hanya, aturan tersebut rencananya hanya akan berlaku dalam jangka waktu tertentu.

Ketua Umum Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI) Tony Tanduk menyayangkan bila izin impor garam industri harus kembali melalui KKP. Pasalnya, sejak diserahkan ke tangan KKP, pelaku industri sulit untuk mendapatkan garam sebagai bahan baku industri.

"Garam kan bahan baku. Kalau ditahan, industri tidak jalan. Ini kan investasi juga," tukas Tony kepada Media Indonesia, Minggu 16 Juli 2017.

Menurut Tony, sulitnya memperoleh izin impor garam untuk bahan baku industri akan berdampak pada impor barang konsumsi. Karena kegiatan produksi di dalam negeri turun, impor aneka pangan dan barang jadi justru akan bertambah banyak.

"Pemerintah harus perhitungan. Itu kan lebih merugikan Indonesia. Apalagi tenaga kerja menjadi tidak jalan," cetusnya.

Menurut Tony, kebutuhan garam industri pada tahun ini mencapai 4,1 juta ton. Namun, yang baru akan dikeluarkan izinnya oleh pemerintah dalam waktu dekat sekitar 2 juta ton. Itu pun, sahutnya, industri belum bisa langsung memasukan garam tersebut ke Indonesia.

"Masa kami harus teriak dulu, baru dikasih. Mendatangkan barang impor juga tidak bisa langsung, bisa 20-30 hari. Kalau memang impor dibatasi, beberkan ke kami berapa produksi garam nasional sekarang. Kami pun tidak masalah kalau pakai garam dalam negeri asal sesuai standar industri dan ada barangnya," pungkas Tony.


(SAW)