Resolusi Parlemen Eropa Dianggap Mempolitisasi Komoditi Sawit

Desi Angriani    •    Kamis, 20 Apr 2017 12:47 WIB
kelapa sawit
Resolusi Parlemen Eropa Dianggap Mempolitisasi Komoditi Sawit
Ilustrasi pekebun sawit. (FOTO: ANTARA/Feri)

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartanto menilai resolusi tentang Palm Oil and Deforestation of Rainforests oleh parlemen Eropa merupakan bentuk politisasi terhadap komoditi. Pemerintah menduga produk Eropa takut tersaingi oleh produk Indonesia.

"Pemerintah akan bicara juga dan prinsip kita enggak mau politisasi komoditi jadi kalau keputusan parlemen kan keputusan politik," ucap Airlangga seusai menjadi pembicara di The Economist Events, Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis 20 April 2017.

Menurutnya, masalah sawit hendaknya diselesaikan dalam CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) bukan dibawa ke Parlemen Uni Eropa. Hal itu, katanya bakal disuarakan saat pemerintah bertandang ke UE untuk menyampaikan perspektif sebagai negara produsen minyak sawit.

Baca: Indonesia-Malaysia 'Pasang Badan' Hadapi Resolusi Parlemen Eropa

"Tentu kita akan ingatkan EU sebaiknya utusan ekonomi diselesaikan melalui SEPA bukan solusi di parlemen," imbuhnya.

Ditambahkan Airlangga, resolusi tersebut justru akan meningkatkan hambatan yang tidak perlu dalam perdagangan dan kontraproduktif terhadap upaya peningkatan kualitas minyak sawit yang berkelanjutan.

Sekadar informasi, Parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi soal sawit dan pelarangan biodiesel berbasis sawit karena dinilai masih menciptakan banyak masalah dari deforestasi, korupsi, pekerja anak, sampai pelanggaran HAM.

Dalam resolusi yang secara khusus menyebut Indonesia itu, menghasilkan voting 640 anggota parlemen setuju, 18 menolak, dan 28 abstain. Laporan sawit bersifat non-binding ini akan diserahkan kepada Komisi dan Presiden Eropa.

 


(AHL)