Tiga Reformasi Pendongkrak Kemudahan Berusaha RI

Nia Deviyana    •    Kamis, 01 Nov 2018 20:53 WIB
kemudahan berusaha
Tiga Reformasi Pendongkrak Kemudahan Berusaha RI
Menko Perekonomian Darmin Nasution (Dokumentasi Setkab).

Jakarta: Kementerian Koordinator bidang Perekonomian menilai peringkat Kemudahan Berusaha (Doing Business) Indonesia tetap naik sebesar 1,42. Kenaikan itu dilihat dari skor Distance to Frontier (DTF) tahun lalu sebesar 66,54 yang naik menjadi 67,96.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Damin Nasution mengungkapkan kenaikan itu berbanding terbalik dengan peringkat Indonesia yang turun satu ke posisi 73 dari 72.

Namun kenaikan tipis dari sisi DTF merupakan buah hasil dari tiga jenis reformasi sepanjang 2018 yakni Indikator Memulai Usaha (Starting a Business), Memperoleh Pinjaman (Getting Credit), dan Pendaftaran Properti (Registering Property).

"Perbaikan-perbaikan tersebut berkontribusi terhadap kenaikan skor Distance to Frontier (DTF) kemudahan berusaha Indonesia sebesar 1,42 menjadi 67,96 (dari 66,54 pada tahun lalu), merupakan kenaikan yang melebihi rata-rata global," ujar Darmin  dalam sebuah jumpa pers di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis, 1 November 2018.

Adapun reformasi dalam indikator Memulai Usaha meliputi penurunan tarif notaris untuk pembuatan akta pendirian perseroan terbatas bagi usaha kecil, operasional portal tunggal pendaftaran kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta paralelisasi proses pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) secara elektronik melalui portal Surabaya Single Window di kota Surabaya.

Pada Indikator memperoleh pinjaman, reformasi yang dilakukan adalah mendistribusikan data dari peritel dan perusahaan utilitas guna memperkaya database informasi yang dikelola Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP).

Begitu pun di area Pendaftaran Properti, Indonesia tercatat berhasil mengurangi waktu penyelesaian sengketa tanah di pengadilan tingkat pertama dan meningkatkan transparasi kantor pendaftaran tanah.

"Jenis reformasi yang dicatat dan diakui (recognized) dalam Laporan Doing Business, yaitu Indikator Memulai Usaha (Starting a Business), Memperoleh Pinjaman (Getting Credit), dan Pendaftaran Properti (Registering Property)," tutur dia.

Selain tiga indikator tersebut empat indikator lain juga dinilai mengalami perbaikan, yang mencakup kemudahan pengurusan perizinan mendirikan bangunan komersial (Dealing with Construction Permit), kemudahan memperoleh sambungan listrik (Getting Electricity), perdagangan lintas batas (Trading Across Borders), dan kemudahan penyelesaian proses kepailitan (Resolving Insolvency).

"Dengan melihat rekam jejak Indonesia selama periode 2015-2018, nyata bahwa Indonesia secara berkelanjutan telah melakukan perbaikan kemudahan berusaha yang kian mendekatkan posisi Indonesia dengan negara berkinerja terbaik dalam hal kemudahan berusaha," pungkasnya.

Adapun Indonesia berada pada peringkat 114 pada 2015, naik menjadi peringkat 109 di 2016. Selanjutnya Indonesia kembali naik ke peringkat 91 pada 2017 dan pada 2018 lalu berhasil berada di peringkat 72.


(SAW)