Lima Arah Kebijakan OJK Dorong Sektor Prioritas

Annisa ayu artanti    •    Jumat, 11 Jan 2019 23:22 WIB
ojkjasa keuangan
Lima Arah Kebijakan OJK Dorong Sektor Prioritas
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso. (FOTO: Medcom.id/Desi Angriani)

Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyiapkan lima kebijakan dan inisiatif untuk mendukung sektor-sektor prioritas pemerintah selama 2019.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyebutkan kebijakan tersebut difokuskan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan UMKM dan masyarakat kecil, mendorong inovasi teknologi informasi industri jasa keuangan, serta reformasi internal dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.

"Pertama, memperbesar alternatif pembiayaan jangka menengah dan panjang bagi sektor strategis, baik pemerintah dan swasta, melalui pengembangan pembiayaan dari pasar modal," kata Wimboh dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2019 di Jakarta, Jumat malam, 11 Januari 2019.

Dalam memperbesar alternatif pembiayaan itu, Wimboh menjelaskan, OJK akan mendorong, memfasilitasi, dan memberikan insentif kepada calon emiten melalui penerbitan efek berbasis utang/syariah, Reksa Dana Panyertaan Terbatas (RDPT), Efek Beragun Aset (EBA), Dana Investasi Real Estate (DIRE), Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA), instrumen derivatif berupa Indonesia Government Bond Futures (IGBF), Medium-Term-Notes MTN), dan pengembangan produk investasi berbasis syariah.

Kemudian kedua, OJK juga akan mendorong lembaga jasa keuangan meningkatkan kontribusi pembiayaan kepada sektor prioritas seperti industri ekspor, substitusi impor, pariwisata maupun sektor perumahan. OJK juga akan mendorong realisasi program Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata.

"Ketiga, OJK akan terus berusaha memperluas penyediaan akses keuangan bagi UMKM dan masyarakat kecil di daerah terpencil yang belum terlayani lembaga keuangan formal," ucap Wimboh.

Selain itu, Wimboh melanjutkan, OJK juga mendorong inovasi industri jasa keuangan dalam menghadapi dan memanfaatkan revolusi industri 4.0 dengan menyiapkan ekosistem yang memadai dan mendorong lembaga jasa keuangan melakukan digitalisasi produk dan layanan keuangannya dengan manajemen risiko yang memadai.

"OJK akan terus memfasilitasi dan memonitor perkembangan startup fintech, termasuk startup FinTech Peer-to-Peer Lending dan Equity Crowdfunding melalui kerangka pengaturan yang kondusif dalam mendorong inovasi dan sekaligus memberi perlindungan yang memadai bagi konsumen," jelas dia.

Terakhir, OJK akan memanfaatkan teknologi dalam proses bisnis, baik dalam pengawasan perbankan berbasis teknologi, dan perizinan yang lebih cepat termasuk proses fit and proper test dari 30 hari kerja menjadi 14 hari kerja.

"Struktur perbankan akan terus diperkuat dengan meningkatkan skala ekonomi dan daya saing serta efisiensi perbankan melalui intensitas penggunaan teknologi informasi," imbuh dia.

OJK akan mendorong pemanfaatan platform sharing untuk meningkatkan penetrasi dan etisiensi industri perbankan syariah.

 


(AHL)


Menperin Sampaikan Kesiapan Revolusi Industri 4.0 di Swiss
World Economic Forum 2019

Menperin Sampaikan Kesiapan Revolusi Industri 4.0 di Swiss

2 hours Ago

Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga menegaskan Indonesia siap menyongsong era revolusi i…

BERITA LAINNYA