Ekonom Yakin Moratorium Pembangunan Infrastruktur tak Pengaruhi Perekonomian

Patricia Vicka    •    Kamis, 22 Feb 2018 07:39 WIB
ekonomi
Ekonom Yakin Moratorium Pembangunan Infrastruktur tak Pengaruhi Perekonomian
Ekonom Tony Prasetiantono (ANT/Wahyu Putro A).

Yogyakarta: Pemerintah melalui Kementerian PUPR mengeluarkan moratorium pembangunan infrastruktur elevated atau jalan layang  di seluruh Indonesia. Langkah ini dinilai tidak akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi indonesia.

Ekonom dari UGM Tony Prasetiantono yakin perekonomian daerah dan Indonesia tetap akan berjalan karena penghentian dilakukan hanya untuk proyek-proyek pembangunan yang melayang saja. Sementara proyek pembangunan lainnya tetap berjalan.

"Saya yakin dampak negatifnya kecil sekali, hampir tidak ada secara nasional/agregatif. Masyarakat tak perlu khawatir," ujar Tony melalui sambungan telepon di Yogyakarta, Rabu, 21 Februari 2018.



Usai kebijakan dilakukan, menurutnya ada dua sektor yang paling merasakan dampaknya. Pertama sektor tenaga kerja konstruksi. Buruh bangunan kemungkinan akan diistirahatkan sementara karena proyek dihentikan. Kedua adalah produsen barang-barang konstruksi seperti penjual dan pabrik semen, besi, dan paku. Mereka akan mengalami dampaknya karena penjualan barang-barang diprediksi tertunda.

"Buruh bangunan saya duga walau dihentikan mereka tetap dibayar walau tidak full. Sementara lainnya tidak banyak terpengaruh," tegas pria yang menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gajah Mada ini.

Ia juga yakin penurunan harga saham beberapa perusahaan saham kontraktor hanya bersifat sementara saja. Sebab ada banyak proyek pembangunan infrastruktur no elevated (melayang) di Indonesia yang membutuhkan tenaga para kontraktor.

"Market mungkin mengira dampaknya serius dan lama. Padahal tidak," pungkasnya.

Sementara itu Ahli Teknik Sipil dan Pembangunan dari Universitas Islam Indonesia (UII) Sarwidi menilai  penerapan moratorium adalah langkah yang tepat dan bijaksana ditengah banyaknya peristiwa kecelakaan kerja. Audit dan evaluasi sudah perlu dilakulan untuk mencegah kejadian terulang.

"Pertama yang paling penting diaudit adalah keselamatan kerja. Karena itu yang berhubungan dengan nyawa orang," katanya.

Kemudian, lanjut Sarwidi tim audit perlu melihat soal waktu pengerjaan proyek dengan ketersediaan tenaga kerja. Jika ada banyak proyek namun minim tenaga kerja, perlu dipikirkan solusinya.

"Apakah perlu menambah tenaga ahli, menambah buruh kerja, atau nambah alat-alat atau nambah teknologi," pungkas Ketua Program Magister Teknik Sipil UII ini.

Ia menyarankan pemerintah turut menggandeng para ahli di bidang konstruksi, teknik dan perencanaan saat proses audit dan evaluasi proyek. Pengalaman dan ilmu para ahli dibutuhkan untuk memberi saran dan solusi pada tim Komite Keselamatan Konstruksi Nasional (KKK).



(SAW)