Kemenaker Kaji Wacana Pemberian Tunjangan Korban PHK

Gervin Nathaniel Purba    •    Selasa, 30 Jan 2018 17:51 WIB
berita kemenaker
Kemenaker Kaji Wacana Pemberian Tunjangan Korban PHK
Menaker Hanif Dhakiri (Foto:Wahyu Putro A)

Jakarta: Persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi persoalan serius yang tengah dikaji Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri menjelaskan, hingga November 2017 tercatat 9.822 pekerja mengalami PHK.

Dalam menghadapi kasus PHK, Kemenaker harus memastikan apakah pekerja yang bersangkutan sudah melalui proses dengan benar, dan apakah semua haknya sudah terbayarkan.

Hanif mengatakan, ke depan pihaknya akan berpikir lebih dari itu. Alasannya, potensi terjadinya PHK lebih besar mengingat perkembangan ekonomi digital yang cepat dan memengaruhi industri. Perlahan industri akan meninggalkan model konvensional dan menggantikan tenaga kerja dengan teknologi.

"Karena digitalisasi, harus dipikirkan mereka akan bekerja apa. Enggak bisa dipikir normatif,” ujar Hanif, di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa, 30 Januari 2018.

Selain itu, masih banyak pekerja hanya lulusan SD dan SMP yang membuat mereka kesulitan mencari pekerjaan baru. Keterbatasan skill juga membuat mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan baru yang lebih baik.

Oleh karena itu, pihaknya berencana akan memberikan perhatian khusus kepada korban PHK dengan memberikan skema pendanaan khusus, yakni skema pendanaan pelatihan (skill development fund), dan tunjangan PHK (unemployement benefit).

Melalui skill development fund nantinya pemerintah menjanjikan adanya pelatihan bagi para pekerja korban PHK, entah untuk menambah keterampilan atau mengganti keterampilan.

Kemudian, melalui unemployement benefit, pemerintah akan menyediakan tunjangan bagi keluarga korban PHK selama pekerja mengikuti program pelatihan hingga mendapatkan pekerjaan baru. Diharapkan pekerja yang menjadi korban PHK akan mendapatkan pekerjaan lebih baik dan penghasilan lebih besar.

Namun, Hanif mengaku skema tersebut masih dikaji. “Ini masih dibahas, masih kita kaji. Skill development fund dan unemployement benefit masih kita bahas, skemanya yang paling pas seperti apa,” kata Hanif.

“Yang saya minta ke depan, ingin ideal. Basisnya atau konsepnya pastilah social insurance. Nah, tapi social insurance ini kan banyak hal yang harus kita lakukan, banyak perbaikan atau perubahan yang harus kita lakukan terkait dengan UU dan lain sebagainya,” ucap Hanif, menambahkan.

Sementara itu, ia juga belum bisa menargetkan kapan skema tersebut akan mulai diterapkan. “Kalau saya targetnya lebih cepat lebih baik. Kalau bisa hari ini, ya hari ini. Tapi keputusan tidak di saya. Kalau di saya, ya minta hari ini,” ujar Hanif.


(ROS)