BPS Jawab Keraguan Sri Mulyani terkait Data Konsumsi

Suci Sedya Utami    •    Kamis, 15 Feb 2018 18:12 WIB
sri mulyani
BPS Jawab Keraguan Sri Mulyani terkait Data Konsumsi
Menteri Keuangan Sri Mulyani. ( Dok: AFP).

Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS) telah memasukkan sisi produksi maupun pengeluaran dalam menghitung pertumbuhan ekonomi. Hal itu sekaligus menjawab keraguan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait data konsumsi yang dirilis BPS dalam pengumuman pertumbuhan ekonomi sepanjang 2017.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan dari sisi pengeluaran atau konsumsi sebetulnya sudah menangkap data barang produksi baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang diperjualbelikan di Tanah Air.

"Itu semua sudah ditangkap di konsumsi rumah tangga, barang-barangnya itu-itu saja. Cuma cara transaksinya yang agak berbeda, kalau dulu semua offline, sekarang sebagian online, tapi yang dijual sebenarnya itu-itu saja," kata Suhariyanto di kantor pusat BPS, Jakarta Pusat, Kamis, 15 Februari 2018.

Sebelumnya, Sri Mulyani mempertanyakan data BPS apakah telah memasukkan semua komponen pengeluaran dalam menghitung konsumsi, termasuk terkait ekonomi digital yang memang belum terlacak.

Keheranan Sri Mulyani bukan tanpa sebab, ada ketidaksinkronan antara Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan konsumsi. Sebagaimana diketahui PPN menjadi salah satu indikator yang dihubungkan dengan pergerakan konsumsi. Sebab, PPN dipungut dari penjualan barang-barang konsumsi masyarakat. Bila PPNnya bagus, maka diartikan konsumsinya pun bagus.

Namun, data 2017 menunjukkan pertumbuhan PPN yang sebesar 16 persen atau yang mulai bergeliat atau mengalami peningkatan dari 2016 yang tumbuh negatif 2,7 persen, ternyata tak diimbangi oleh data konsumsi masyarakat yang malah mengalami perlambatan.

Sedangkan, data BPS mencatat konsumsi sepanjang 2017 tumbuh 4,95 persen, atau lebih rendah dibanding 2016 yang tumbuh di atas lima persen (5,005 persen).

"Kami akan terus melihat dan berkoordinasi dengan BPS apakah mereka aman dari keseluruhan konsumsi masyarakat yang bisa ter-capture, bukan hanya masalah digital, tapi dari sisi yang disebut saving konsumsi yang tidak terekam dalam statistik yang dipegang BPS," kata Sri Mulyani.



(SAW)