Pungli Kemenhub Jadi Pelajaran Penting Buat Sri Mulyani Pimpin Kemenkeu

Suci Sedya Utami    •    Kamis, 13 Oct 2016 07:26 WIB
kementerian keuangan
Pungli Kemenhub Jadi Pelajaran Penting Buat Sri Mulyani Pimpin Kemenkeu
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (FOTO: ANTARA/Sigid Kurniawan)

Metrotvnews.com, Jakarta: Kasus pungutan liar atau pungli yang menyeret citra Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjadi pelajaran bagi lembaga negara lainnya, salah satunya Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pihaknya akan terus melakukan perbaikan sehingga kasus pungli yang dilakukan oleh oknum Kementerian Perhubungan tidak terjadi pada lembaganya.

"Kita akan terus melakukan perbaikan apa yang terjadi di Kemenhub menjadi pelajaran yang penting bagi seluruh jajaran pemerintah termasuk di bawah Kemenkeu," kata Ani ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 12 Oktober.




Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyatakan, dirinya telah menginstruksikan pada setiap atasan untuk selalu mengawasi setiap bawahan apakah ada indikasi terjadinya penyelewengan.

"Saya sudah minta seluruh jajaran eselon satu untuk memperhatikan ke bawah berbagai macam masukan feedback bahkan berbagai informasi kalau masih adanya keluhan. Semua direktorat yang memiliki interaksi dengan luar dan bisa berpotensi memunculkan tindakan pungli," tutur dia.

Bahkan, dirinya telah meminta Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk langsung melakukan tindakan jika ada temuan-temuan hasil dari identifikasi agar bisa diminimalisir dampak yang lebih luas.

"Kalau terjadi penyelewenangan segera lakukan tindakan, kalau ada masalah lebih besar harus laporkan ke atasan yang lebih tinggi lagi," jelas dia.

Sebelumnya, pihak kepolisian melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap dua pegawai Kementerian Perhubungan, satu orang pegawai swasta, dan tiga orang pekerja harian lepas di lingkungan Kementerian Perhubungan, atas kasus dugaan pungutan liar dalam pengurusan perizinan perhubungan laut.

Tiga perusahaan swasta dan satu Sekolah Menengah Kejuruan Pelayaran di Jakarta diduga terlibat dalam kasus ini. Mereka diduga melakukan pengurusan dokumen tak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.


(AHL)