Pengenaan Biaya Isi Ulang Uang Elektronik, Disinsentif Gerakan Less Cash Society

Suci Sedya Utami    •    Jumat, 15 Sep 2017 15:56 WIB
transaksi non tunai
Pengenaan Biaya Isi Ulang Uang Elektronik, Disinsentif Gerakan <i>Less Cash Society</i>
Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Lucky)

Metrotvnews.com, Jakarta: Yayasan lembaga konsumen Indonesia (YLKI) menilai rencana pengenaan biaya pada isi ulang atau top up uang elektronik jika diterapkan malah memberikan disinsentif bagi gerakan nontunai (lesscash society) yang sedang digalakkan.

Koordinator Bidang Pengaduan dan Hukum YLKI Sularsi mengatakan rencana tersebut harus dipikirkan kembali, mengingat saat ini masyarakat pun sudah mengarah pada penggunaan uang nontunai dalam kegiatan transaksi jual beli.

"Dalam mendukung upaya cashless ini harus dipikirkan oleh bank nanti kalau bebannya besar ke masyarakat, maka masyarakat akan kembali pada pola tunai," kata Sularsi pada Metrotvnews.com, Jakarta, Jumat 15 September 2017.

Mengenai pengenaan biaya, Sularsi mengatakan seharusnya menjadi beban yang ditanggung oleh perbankan yang dihitung sebagai biaya produksi. Sebab, antara perbankan dan vendor seperti Indomart dan Alfamart sebagai tempat yang melayani isi ulang pastilah sudah ada kesepakatan sebelumnya.

"Mereka sudah melakukan kerja sama berapa biaya yang harus dibebankan ke banknya. Jadi bukan konsumen lagi yang dikenakan," tutur dia.

Bank Indonesia berencana menerbitkan aturan yang mengizinkan perbankan penerbit uang elektronik mengenaikan biaya dari transaksi isi ulang atau top up.

Jika pengisian melalui ATM tidak dipungut biaya, pantauan Metrotvnews.com, pengisian ulang melalui minimarket Indomart dikenakan biaya sebesar Rp1.000 tiap satu kali pengisian.

 


(AHL)