Menaker: THR Wajib Dicairkan Seminggu Sebelum Lebaran

Suci Sedya Utami    •    Selasa, 15 May 2018 10:49 WIB
tunjangan hari raya
Menaker: THR Wajib Dicairkan Seminggu Sebelum Lebaran
Gedung Kementerian Ketenagakerjaan (Foto: Setkab)

Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2018. Surat tersebut ditujukan kepada para gubernur dan para bupati atau wali kota se-Indonesia.

Dalam surat tersebut dijelaskan pemberian THR Keagamaan bagi pekerja/buruh merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan. Artinya, THR harus diberikan oleh para pemberi pekerja kepada para pekerja tanpa terkecuali.

"Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016, pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan pengusaha kepada pekerja/buruh," kata Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, seperti dikutip dari laman resmi Setkab, Selasa, 15 Mei 2018.

Pemberian THR keagamaan tersebut, menurut Hanif, diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih, dan pekerja/buruh yang mempunya hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

Adapun besaran THR keagamaan yakni bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih diberikan sebesar satu bulan upah, bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa kerja/12 bulan x satu bulan upah.

"Bagi perusahaan yang telah menetapkan besaran nilai THR keagamaan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan lebih besar dari nilai THR keagamaan sebagaimana dimaksud, maka THR kegamaan yang dibayarkan kepada pekerja/buruh sesuai dengan itu," tuturnya.

Selain itu, masih kata Hanif, ditegaskan bahwa THR keagamaan bagi pekerja/buruh diberikan satu kali dalam satu tahun dan pembayarannya disesuaikan dengan hari raya keagamaan masing-masing pekerja/buruh.

"THR kegamaan wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan," tegas Hanif seraya menambahkan bahwa dirinya meminta para gubernur, bupati, dan wali kota untuk memperhatikan, mengawasi, dan menegaskan para pengusaha di wilayahnya masing-masing untuk melaksanakan pembayaran THR keagamaan tepat waktu.

 


(ABD)