Soal Wacana Penghapusan NJOP, Begini Kata Pengamat Properti

Widyasari    •    Rabu, 11 Feb 2015 15:12 WIB
njop
Soal Wacana Penghapusan NJOP, Begini Kata Pengamat Properti
Ilustrasi. Antara/Vitalis Yogi Trisna

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Musyidan Baldan mengeluarkan wacana terkait penghapusan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Dalam kesempatan terakhir, Menteri Ferry menegaskan bahwa sebenarnya bukan dihapuskan melainkan reformula NJOP dengan perubahan mekanisme yang ada.

Menanggapi hal ini, Indonesia Property Watch (IPW) menilai bahwa saat ini memang NJOP tidak dapat dijadikan patokan harga pasar, karena tidak sesuai dengan mekanisme pasar yang ada. "Transaksi yang saat ini tercatat melalui notaris/PPAT dapat dipastikan tidak ada yang sesuai dengan nilai transaksi riil dan hampir semunya dibawah harga transaksi," kata Direktur Eksekutif IPW Ali Tranghanda, seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Rabu (11/2/2015).  

Ali menjelaskan, nilai transaksi biasanya diatur sama atau sedikit diatas NJOP. Penetapan NJOP saat ini dilakukan oleh Pemda yang seharusnya mempunyai pemahaman dan pengetahuan yang memadai mengenai pasar properti.

"Yang terjadi adalah banyak daerah yang malah mempunyai NJOP yang lebih tinggi dari nilai pasar dan ini yang harus diwaspadai karena merugikan konsumen. Menetapkan harga NJOP tidak bisa hanya berandai-andai, harus mempunyai pemahaman mengenai pergerakan pasar properti yang berbeda di setiap daerah," tukasnya.

Menurut Ali, pada dasarnya mekanisme NJOP harus dilakukan dengan asas penilaian yang benar. Pemerintah harus menjelaskan mekanisme yang jelas sebelum mengeluarkan komentar mengenai penghapusan NJOP karena hal ini akan membuat kebingungan di pasar.

"Yang pasti perubahan ini harus bisa diterjemahkan dalam rencana kerja, karena bila benar terjadi penghapusan atau perubahan NJOP maka memerlukan biaya dan waktu yang lama," tuturnya. Akan lebih baik, lanjutnya, bila mekanisme NJOP yang ada saat ini diperbaiki dengan melakukan penyempurnaan-pernyempurnaan, misalkan penetapan pertumbuhan nilai NJOP harus memperhatikan karakteristik wilayah dimana properti tersebut ada.

"Seharusnya pemerintah membuat sebuah housing price index seperti yang ada di negera-negara tetangga. Dengan demikian kenaikan NJOP akan lebih fair karena pemerintah mempunyai dasar pengenaan tarif yang ada," cetusnya.

NJOP pada dasarnya memang harus sesuai dengan mekanisme pasar, artinya wilayah dengan kenaikan harga tertinggi juga mempunyai kenaikan NJOP yang tinggi. Yang harus dijamin pemerintah adalah ketika sebuah daerah merupakan wilayah untuk perumahan menengah bawah sehingga penetapan NJOP disana seharusnya tidak selalu naik.

Penerapan NJOP untuk menengah bawah khususnya dilakukan bila pemerintah sudah mempunyai bank-bank tanah untuk penyediaan rumah murah. Untuk mengendalikan harga tanah, pengenaan instrumen capital gain tax dapat diterapkan sehingga selisih nilai NJOP harus dibayarkan oleh si pembeli untuk nilai properti dengan kategori harga tertentu.

"Karenanya instrumen housing price index dan capital gain tax dapat menjadi faktor untuk mengendalikan harga properti selain penerapan bank tanah untuk hunian masyarakat menengah bawah. NJOP dapat diubah melalui pembentuk housing price index dan PPB diubah menjadi capital gain tax," pungkasnya.


(WID)


Trump Prediksi AS-Tiongkok Capai Kesepakatan
Akhiri Perang Dagang

Trump Prediksi AS-Tiongkok Capai Kesepakatan

1 day Ago

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memprediksi Amerika Serikat akan mencapai kesepakata…

BERITA LAINNYA