OJK Beri Sanksi ke Akuntan Publik PT SNP Finance

Annisa ayu artanti    •    Senin, 01 Oct 2018 19:12 WIB
penipuan
OJK Beri Sanksi ke Akuntan Publik PT SNP Finance
OJK (MI/RAMDANI).

Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenakan sanksi administratif berupa pembatalan pendaftaran kepada Akuntan Publik (AP) Marlinna, Akuntan Publik (AP) Merliyana Syamsul dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio, Bing, Eny dan Rekan terkait hasil pemeriksaan OJK terhadap PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP).

Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik OJK Anto Prabowo mengatakan, pembatalan pendaftaran KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan berlaku efektif setelah KAP menyelesaikan audit Laporan Keuangan Tahunan Audit (LKTA) 2018 atas klien yang masih memiliki kontrak dan dilarang untuk menambah klien baru.

Sementara untuk AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul pembatalan pendaftaran efektif berlaku sejak ditetapkan OJK pada Senin, 1 Oktober 2018.

"Pengenaan sanksi terhadap AP dan KAP dimaksud hanya berlaku di sektor perbankan, pasar modal dan IKNB," kata Anto dalam keterangan tertulisnya, Senin, 1 Oktober 2018.

Ia menjelaskan laporan keuangan tahunan PT SNP telah diaudit AP dari KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan dan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, PT SNP terindikasi telah menyajikan laporan keuangan tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya sehingga menyebabkan kerugian banyak pihak.

Oleh karena itu, OJK telah berkoordinasi dengan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK). Hasil pemeriksaan P2PK, kedua AP tersebut dinilai telah melakukan pelanggaran berat dan telah dikenakan sanksi oleh Menteri Keuangan.

OJK menilai bahwa AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul telah melakukan pelanggaran berat sehingga melanggar POJK Nomor 13/POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik yaitu telah memberikan opini yang tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya.

Alhasil, akibat ulah AP dan KAP tersebut telah menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan akibat dari kualitas penyajian LKTA oleh akuntan publik. "Ini merupakan upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan," tutup dia.

 


(SAW)


Perpres DNI Rampung Pekan Depan

Perpres DNI Rampung Pekan Depan

1 week Ago

Pemerintah mempercepat penyelesaian rancangan per-aturan presiden (Perpres) mengenai Daftar Neg…

BERITA LAINNYA