Batam: Bank Indonesia (BI) menggelar rapat koordinasi bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Batam Kepulauan Riau membahas stabilitas makroekonomi yang terjaga disertai struktur perekonomian yang kuat. Ini merupakan prasyarat untuk membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih kuat, berkelanjutan, berimbang, dan inklusif.
Rapat ini dihadiri Gubernur BI Agus Martowardojo, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Gubernur Kepulauan Riau, Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, para Walikota, dan Bupati di Provinsi Kepulauan Riau.
Agus mengatakan upaya untuk mencapai stabilitas tersebut perlu didukung oleh surplus neraca berjalan (current account). Salah satu strategi penting yang perlu ditempuh adalah melalui percepatan pengembangan industri berorientasi ekspor, baik padat karya maupun berteknologi tinggi (technology intensive), termasuk industri hilir.
"Perluasan akses pasar komoditas manufaktur serta penyediaan kawasan industri diyakini dapat mendorong berkembangnya industri nasional," kata Agus di Hotel Radisson, Batam, Jumat, 13 April 2018.
Rapat tersebut mengidentifikasi empat arah kebijakan utama guna mempercepat pengembangan industri berorientasi ekspor. Pertama, pengembangan kawasan industri secara menyeluruh, didukung insentif yang memadai dan infrastruktur yang berkualitas. Kedua, penyediaan sumber daya manusia yang mampu mengimbangi aplikasi teknologi dan inovasi di manufaktur. Ketiga, perluasan akses pasar melalui perjanjian perdagangan. Keempat, keterkaitan industri domestik dengan rantai nilai global.
Selain itu, rapat juga menyepakati empat langkah strategis yang akan diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang konsisten dan bersinergi sebagai berikut:
Pertama, mendorong berkembangnya industri berorientasi ekspor di daerah melalui pemberian kemudahan perizinan dan insentif fiskal yakni dengan percepatan implementasi program Online Single Submission (OSS) yang terintegrasi antara pusat dan daerah, terutama di daerah yang memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan kawasan ekonomi (Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, Free Trade Zone, dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional), didukung pembentukan Satuan Tugas Percepatan Implementasi Berusaha di seluruh daerah.
Kemudian penyediaan insentif fiskal yang mencakup kegiatan ekspansi bisnis, industri pionir, e-commerce, UMKM kawasan industri, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Serta penyesuaian tarif bahan baku dan barang impor/mesin yang memberi insentif berkembangnya industri manufaktur, disertai penyederhanaan proses untuk memperoleh lisensi di lokasi industri dan perizinan ekspor dan impor.
Kedua, menurunkan biaya logistik industri domestik melalui peningkatan kapasitas dan efisiensi infrastruktur konektivitas, air dan listrik. Khusus untuk Kepulauan Riau, untuk mendukung pengembangan potensi Batam sebagai pusat industri, perdagangan dan logistik, maka diperlukan percepatan realisasi rencana pengembangan Pelabuhan Batu Ampar, Tanjung Sauh dan Terminal Bandara Hang Nadim, serta pembangunan instalasi air dan transmisi listrik.
Ketiga, penguatan sumber daya manusia untuk mendukung penyediaan tenaga kerja dengan keahlian yang sejalan dengan kebutuhan perkembangan teknologi dan otomasi proses produksi (Industri 4.0) melalui penguatan kerja sama antara dunia industri dengan lembaga pendidikan untuk menyediakan pelatihan di lokasi produksi (teaching factory) disertai perbaikan fasilitas pembelajaran dan penyusunan kurikulum pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan industri prioritas nasional. Kemudian penyediaan insentif berupa super deduction bagi industri unggulan berbasis ekspor yang melakukan research and development (R&D) dan mengembangkan pendidikan vokasi.
Keempat, perluasan pasar ekspor industri nasional dengan menambah kerja sama perjanjian perdagangan bilateral/multilateral (Free Trade Agreement-FTA dan Preferential Trade Agreement-PTA) dengan tetap mempertimbangkan kepentingan nasional, melalui percepatan proses negosiasi perjanjian kerja sama dengan pasar besar antara lain Indonesia-European Union CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement), RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership), Indonesia-Australia CEPA, di luar negara-negara Asia Tengah dan Afrika serta penjajakan dengan pasar-pasar baru nontradisional.
(AHL)
Bali mengekspor ikan dan udang sebesar USD11,174 juta selama Februari 2018, atau meningkat USD4,04 juta atau 56,84 persen dari dat…
Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian melakukan akselerasi ekspor 38.800 tangkai tanaman pakis hias ke Australia melalui…
Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengharapkan adanya peningkatan kinerja ekspor khususnya produk teh dalam negeri.
Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, akan mengupayakan para petani mengekspor buah manggis langsung ke pasar mancanegara.…
Pertemuan antara CEO Indonesia dan Selandia Baru dalam acara CEO Meeting di Clifftons Conference, the Majestic Center, Wellington,…
Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan ekspor Indonesia ke Amerika Serikat (AS) mengalami penurunan yang cukup signifikan pada Feb…
Nilai ekspor Indonesia sepanjang Februari 2018 tercatat sebesar USD14,10 miliar. Angka tersebut mengalami penurunan 3,14 persen di…
Jokowi meminta semua pihak juga mempermudah akses investasi.
Pemerintah Provinsi Sulsel mengirimkan 6.700 ton jagung, sebagai awal dari total volume 60 ribu ton senilai Rp120 miliar.
Dalam tugasnya nanti, Muliaman berjanji akan fokus mendorong ekspor dan menggenjot investasi.
Maag merupakan gejala penyakit yang menyerang lambung akibat luka atau peradangan.
Jaringan ini bisa saja kering sehingga menggerogoti jaringan yang melapisi perut, lalu menyebabkan m…
OJK telah mengeluarkan Surat Efektif Nomor S-306/PM.21/2018 perihal Pencatatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pen…
Pergerakan harga emas milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) terpantau melemah tipis pada pembukaan perdagangan Senin pagi ini.
Saat ini Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti sudah merapat ke Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Hasil riset yang dilakukan Indonesia Indicator (I2) menyebutkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi tokoh perempuan Ind…
Setelah sukses membantu UMKM mengembangkan bisnisnya di Jakarta, Bogor, Bekasi, dan Cirebon, anak usaha PT Gojek Indonesia, yakni …
Djarot mengaku belum menerima Surat Keputusan (SK) tentang pergantian Direktur Utama Bulog hingga malam ini.
Sebagai kota pertama di luar Jawa, pelaksanaan Go Food Festival Makassar, akan menghadirkan 30 merchant terbaik untuk menyajikan p…
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membenarkan akan ada perombakan lagi di struktur perusahaan pelat merah.
Perkembangan teknologi sejalan dengan berkembangnya zaman memunculkan perubahan perilaku konsumen dari yang sebelumnya berbasis ko…
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menargetkan miliki aset Rp7.800 triliun dari keseluruhan BUMN di 2018. Target ini lebi…
Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita melepas pengiriman beras dari Jawa Timur ke de…