Langkah Strategis Percepat Pengembangan Industri Berorientasi Ekspor

Suci Sedya Utami    •    Jumat, 13 Apr 2018 15:34 WIB
eksportarget ekspor
Langkah Strategis Percepat Pengembangan Industri Berorientasi Ekspor
Bank Indonesia (BI) menggelar rapat koordinasi bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Batam Kepulauan Riau. (FOTO: dokumentasi BI)

Batam: Bank Indonesia (BI) menggelar rapat koordinasi bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Batam Kepulauan Riau membahas stabilitas makroekonomi yang terjaga disertai struktur perekonomian yang kuat. Ini merupakan prasyarat untuk membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih kuat, berkelanjutan, berimbang, dan inklusif.

Rapat ini dihadiri Gubernur BI Agus Martowardojo, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Gubernur Kepulauan Riau, Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, para Walikota, dan Bupati di Provinsi Kepulauan Riau.

Agus mengatakan upaya untuk mencapai stabilitas tersebut perlu didukung oleh surplus neraca berjalan (current account). Salah satu strategi penting yang perlu ditempuh adalah melalui percepatan pengembangan industri berorientasi ekspor, baik padat karya maupun berteknologi tinggi (technology intensive), termasuk industri hilir.

"Perluasan akses pasar komoditas manufaktur serta penyediaan kawasan industri diyakini dapat mendorong berkembangnya industri nasional," kata Agus di Hotel Radisson, Batam, Jumat, 13 April 2018.

Rapat tersebut mengidentifikasi empat arah kebijakan utama guna mempercepat pengembangan industri berorientasi ekspor. Pertama, pengembangan kawasan industri secara menyeluruh, didukung insentif yang memadai dan infrastruktur yang berkualitas. Kedua, penyediaan sumber daya manusia yang mampu mengimbangi aplikasi teknologi dan inovasi di manufaktur. Ketiga, perluasan akses pasar melalui perjanjian perdagangan. Keempat, keterkaitan industri domestik dengan rantai nilai global.

Selain itu, rapat juga menyepakati empat langkah strategis yang akan diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang konsisten dan bersinergi sebagai berikut:

Pertama, mendorong berkembangnya industri berorientasi ekspor di daerah melalui pemberian kemudahan perizinan dan insentif fiskal yakni dengan percepatan implementasi program Online Single Submission (OSS) yang terintegrasi antara pusat dan daerah, terutama di daerah yang memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan kawasan ekonomi (Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, Free Trade Zone, dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional), didukung pembentukan Satuan Tugas Percepatan Implementasi Berusaha di seluruh daerah.

Kemudian penyediaan insentif fiskal yang mencakup kegiatan ekspansi bisnis, industri pionir, e-commerce, UMKM kawasan industri, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Serta penyesuaian tarif bahan baku dan barang impor/mesin yang memberi insentif berkembangnya industri manufaktur, disertai penyederhanaan proses untuk memperoleh lisensi di lokasi industri dan perizinan ekspor dan impor.

Kedua, menurunkan biaya logistik industri domestik melalui peningkatan kapasitas dan efisiensi infrastruktur konektivitas, air dan listrik. Khusus untuk Kepulauan Riau, untuk mendukung pengembangan potensi Batam sebagai pusat industri, perdagangan dan logistik, maka diperlukan percepatan realisasi rencana pengembangan Pelabuhan Batu Ampar, Tanjung Sauh dan Terminal Bandara Hang Nadim, serta pembangunan instalasi air dan transmisi listrik.

Ketiga, penguatan sumber daya manusia untuk mendukung penyediaan tenaga kerja dengan keahlian yang sejalan dengan kebutuhan perkembangan teknologi dan otomasi proses produksi (Industri 4.0) melalui penguatan kerja sama antara dunia industri dengan lembaga pendidikan untuk menyediakan pelatihan di lokasi produksi (teaching factory) disertai perbaikan fasilitas pembelajaran dan penyusunan kurikulum pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan industri prioritas nasional. Kemudian penyediaan insentif berupa super deduction bagi industri unggulan berbasis ekspor yang melakukan research and development (R&D) dan mengembangkan pendidikan vokasi.

Keempat, perluasan pasar ekspor industri nasional dengan menambah kerja sama perjanjian perdagangan bilateral/multilateral (Free Trade Agreement-FTA dan Preferential Trade Agreement-PTA) dengan tetap mempertimbangkan kepentingan nasional, melalui percepatan proses negosiasi perjanjian kerja sama dengan pasar besar antara lain Indonesia-European Union CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement), RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership), Indonesia-Australia CEPA, di luar negara-negara Asia Tengah dan Afrika serta penjajakan dengan pasar-pasar baru nontradisional.

 


(AHL)