Pemerintah Setujui Perubahan Status Freeport dan Amman Jadi IUPK

Annisa ayu artanti    •    Jumat, 10 Feb 2017 19:15 WIB
ekspor minerbaminerbanewmontfreeport
Pemerintah Setujui Perubahan Status Freeport dan Amman Jadi IUPK
Suasana konferensi pers Kementerian ESDM mengumumkan persetujuan status Freeport dan Amman dari KK jadi IUPK (Foto: MTVN/Annisa Ayu Artanti)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyetujui perubahan status Kontrak Karya (KK) PT Freeport Indonesia (PT FI) dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) menjadi Izin Usaha Khusus Pertambangan (IUPK).

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, Kementerian ESDM, Bambang Gatot mengatakan, Freeport dan AMNT telah mengajukan surat permohonan perubahan KK menjadi IUPK pada Januari lalu.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan dan sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengelohan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri, pemerintah menyetujui permohonan perubahan status tersebut.

"Pada hari ini Kementerian ESDM telah menyetujui perubahan KK Freeport dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara menjadi IUPK," kata Bambang, di Kantor ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat, 10 Desember 2017.

Baca: Mukhtar Tompo tak Bermaksud Cecar Bos Freeport

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Teguh Pamudji menyatakan, keputusan ini bukan keputusan tergesa-gesa. Keputusan ini diambil merupakan hasil dari pertimbangan yang matang dan telah melalui mekanisme adiministrasi yaitu surat permohonan dari Freeport dan AMNT.

Akhirnya pada hari ini Menteri ESDM Ignasius Jonan telah menandatangani surat keputusan perubahan status kedua perusahaan tambang raksasa itu. Adapun terkait dengan IUPK yang dikeluarkan kementerian, Teguh menjelaskan, IUPK tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sudah diperhitungan baik secara substansi dan formalitas.

"Saya hanya menambahkan bahwa keputusan yang diambil Pak Menteri dengan menetapkan IUPK pada sore hari ini sudah dipertimbangkan dengan matang, dan ini bukan hal tergesa-gesa. Karena pertimbangannya mekanisme administrasi yaitu pengajuan permohonan dari Freeport dan Amman," jelas Teguh.

Lalu, terkait dengan beberapa jaminan yang diminta oleh Freeport yakni jaminan hukum dan fiskal nail down, Bambang menuturkan, sejak menjadi IUPK maka kebijakan itu akan menjadi prevailing.

Baca: Freeport Belum Sepakat Kewajiban Divestasi 51%

"Jadi seperti saya sampaikan, bahwa memang di dalam IUPK tentu prevailing akan ditetapkan. Kalau masalahnya nanti dia mendapatkan insentif lainnya termasuk bagaimana setelah di prevailing itu nanti kita lihat dalam perkembangannya kemudian," ujar Bambang.

Lebih lanjut, dengan berubahnya status tersebut, Bambang menambahkan, artinya status Kontrak Karya kedua perusahaan ini otomatis gugur. Sementara itu untuk proses selanjutnya yakni izin ekspor konsentrat, pemerintah menunggu permohonan izin ekspor dari Freeport dan Amman.

"Kami berharap perusahaan tersebut segera mungkin mengajukan permohonan izin ekspor agar kami dapat segera memproses, tentunya permohonan harus dilengkapi dengan persyaratan sesuai Permen 6 Tahun 2017," pungkas dia.


(ABD)