Menteri Susi Sindir Luhut soal Penenggelaman Kapal

Ade Hapsari Lestarini    •    Rabu, 10 Jan 2018 14:37 WIB
susi pudjiastutiluhut panjaitanpenenggelaman kapal
Menteri Susi Sindir Luhut soal Penenggelaman Kapal
Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan (kiri) saat bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. (FOTO: Antara/Widodo S Jusuf)

Jakarta: Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti mengimbau pihak-pihak yang berkeberatan dengan aksi penenggelaman kapal asing untuk memberi jalan keluar. Terutama bagi kapal-kapal yang kerap mencuri ikan di perairan Indonesia.

"Kalau ada yang berkeberatan atau ada yang merasa tidak pantas, penenggelaman kapal dilakukan kepada kapal-kapal pencuri ikan asing yang tertangkap mencuri ikan, tentunya harus membuat satu usulan," kata Susi, saat memberikan penjelasannya terkait larangan penenggelaman kapal, seperti dikutip dalam akun YouTube KKP News, Rabu, 10 Januari 2018.

Susi menjelaskan usulan tersebut nantinya akan disampaikan kepada presiden untuk memerintahkan menterinya mengubah Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Di beleid ini dibahas mengenai penenggelaman kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia.

"Agar pasal mengenai penenggelaman menjadi tidak ada. Menteri nanti mengajukan ke Badan Legislasi DPR untuk memulai merancang UU baru melakukan perubahan, sehingga pasal tadi tidak ada," tambah dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan melarang Susi untuk menenggelamkan kapal lagi.

"Sudah diberi tahu (Menteri KKP) tidak ada penenggelaman kapal lagi," tegas Luhut di Kantor Menko Kemaritiman, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin, 8 Januari 2018.

Luhut menjelaskan saat ini sudah tidak diperlukan penenggelaman kapal seperti yang dilakukan Susi selama ini. Meskipun penenggelaman bertujuan untuk mengurangi penangkapan ikan secara ilegal. Menurutnya, negara lain sudah mengetahui bahwa Indonesia telah tegas memberantas illegal fishing.

"Sekarang kita ingin lihat ke depan. Semua orang sudah tahu negeri kita tegas," kata dia.

 


(AHL)


Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

1 day Ago

Keputusan pemerintah melebur BP Batam ke Pemerintah Kota Batam mendapat respons dan tanggapan b…

BERITA LAINNYA