Pemerintah Didesak Turunkan Tarif Kargo Udara

Desi Angriani    •    Kamis, 24 Jan 2019 06:39 WIB
bisnis maskapai
Pemerintah Didesak Turunkan Tarif Kargo Udara
Ilustrasi. (FOTO: MI/Tri Handiyanto)

Jakarta: Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) mendesak pemerintah turun tangan dalam menurunkan tarif kargo udara atau Surat Muatan Udara (SMU) pada sejumlah maskapai.

Kenaikan tarif dinilai memberatkan pengusaha jasa ekspedisi lantaran kesulitan menekan harga khususnya pengiriman di luar Pulau Jawa.

Ketua Umum Asperindo M Feriadi mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo setelah keluhan tersebut tidak mendapat respons dari maskapai dan kementerian terkait.

"Kita mengirimkan surat ke Presiden tujuannya adalah untuk mendengarkan keluhan kita di industri logistik, yang menjerit itu ada customer di belakang kita," ujarnya saat dihubungi Medcom.id di Jakarta, Rabu, 23 Januari 2019.

Menurutnya, keluhan tersebut layak disampaikan kepada Presiden lantaran kenaikan tarif kargo udara tidak sejalan dengan upaya menekan ongkos logistik di Tanah Air. Apalagi berdampak langsung pada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di tengah persaingan e-commerce yang tumbuh pesat.

"Jokowi ingin biaya logistik murah, tujuannya biar yang tinggal jauh dari kota besar tidak menanggung biaya atau beli sesuatu tidak ada perbedaan harga yang tinggi. Nah adanya biaya logistik yang tinggi akan dibebankan ke konsumen, konsumen akan membandingkan itu dengan harga jualnya," beber Feriadi.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Logistik Zaldi Ilham Masita mengatakan pemerintah semestinya melakukan moratorium untuk menurunkan tarif kargo udara karena berdampak langsung pada biaya logistik di bandara, pelabuhan, dan jalan.

"Kita berharap Pemerintah bisa melakukan Moratorium untuk menurunkan tarif-tarif yang memberikan dampak langsung," imbuh dia.

Di sisi lain, pemerintah dinilai setengah hati dalam menurunkan biaya logistik. Apalagi tarif dari Departemen Perhubungan yang berhubungan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak terus naik. Misal, biaya konsesi yang ditagihkan kepada operator di bandara dan Pelabuhan mencapai lima persen dari gross revenue.

"Kenaikan ongkos kirim sudah terjadi dan dampaknya kepada pengiriman e-commerce keluar Jawa dan ekspor produk perishable yang selama ini memakai kargo udara seperti ikan, buah dan lainnya akan sangat terasa," pungkas Zaldi.

Berdasarkan tarif Surat Muatan Udara terbaru yang dikeluarkan pihak maskapai Garuda. Kenaikan tarif kargo bervariasi mulai dari 70 persen hingga 352 persen sejak Juli 2018 hingga 14 Januari 2019.

Pada 2018, Garuda tercatat melakukan kenaikan tarif sebanyak empat kali, yakni Juni, Oktober sebanyak dua kali dan November. Sementara, kenaikan pada awal 2019 sudah terjadi sebanyak dua kali yakni, pada 1 Januari dan 14 Januari.

Misal tarif kargo ke wilayah Batam mengalami kenaikan dua kali lipat dari Rp7.500 pada Oktober 2018 menjadi 15.400 pada Januari 2019. Selanjutnya, Medan naik dari Rp8.200 menjadi Rp17.000, Palembang naik dari Rp2.100 menjadi Rp9.500, Jayapura naik dari Rp32.000 menjadi Rp61.500, Makassar naik dari Rp13.500 menjadi Rp28.700.

 


(AHL)