Kemenaker Latih Pengelola Aset BMN

Gervin Nathaniel Purba    •    Kamis, 12 Apr 2018 13:29 WIB
berita kemenaker
Kemenaker Latih Pengelola Aset BMN
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenaker, Haiyani Rumondang (Foto:Dok.Kemenaker)

Surabaya: Pengelolaan aktiva tetap atau Barang Milik Negara (BMN) memiliki peran yang strategis bagi kestabilan fiskal. Terutama dalam menjaga agar belanja aset pemerintah dilakukan secara efisien dan tepat sasaran.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyelenggarakan Peningkatan Kapasitas Pejabat struktural Daerah di Bidang Hubungan Industrial.

"Pelatihan ini penting untuk mengantisipasi kemungkinan adanya Pejabat Struktural yang menangani BMN Bidang Hubungan Industrial namun memiliki berlatar belakang Non Hubungan Industrial,” kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenaker, Haiyani Rumondang, dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 12 April 2018.

Haiyani berharap, pelatihan ini dapat meningkatkan pemahaman peserta sebagai pengelola aset untuk segera melakukan inventarisasi aset dan menyampaikan laporan terkait aset milik negara. 

“Melalui kegiatan ini, kami ajak saudara untuk berdiskusi dan berpikir bersama, bersinergi dalam membuat pola kerja terpadu dalam menjalankan tugas-tugas struktural di bidang hubungan industrial,” ungkap Haiyani.

Lebih lanjut, Haiyani menegaskan, selepas pelatihan ini pejabat bersangkutan dapat segera menyelesaikan seluruh tunggakan temuan yang ada, karena tindak lanjut ini juga akan mempengaruhi hasil penilaian terhadap laporan keuangan Kementerian untuk tahun yang akan datang. 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Setiajit, sangat mendukung kegiatan Pelatihan dan Pemahaman Aplikasi bagi petugas penyusun laporan BMN dan Persediaan ini.

“Kegiatan ini sangat membantu pemerintah daerah mengingat kurangnya sumber daya manusia bidang Hubungan Industrial di daerah,” jelas Setiajit.

Pelatihan ini diselenggarakan selama empat hari dimulai tanggal 10 hingga 13 April 2018; dan tiga hari untuk kegiatan Pelatihan Aplikasi Barang Milik Negara dan Aplikasi Persediaan Bagi Petugas Penyusun Laporan

Adapun jumlah Peserta Jumlah peserta Peningkatan Kapasitas Pejabat Struktural Daerah di Bidang Hubungan Industrial adalah sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang yang berasal dari Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota.

Sedangkan jumlah peserta Pelatihan Pemahaman Aplikasi Barang Milik Negara dan Aplikasi Persediaan adalah sebanyak 60 (enam puluh) orang yang terdiri dari Petugas Penyusun Laporan BMN dan Persediaan dari Satker Pusat, Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota.


(ROS)

Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

11 hours Ago

Keputusan pemerintah melebur BP Batam ke Pemerintah Kota Batam mendapat respons dan tanggapan b…

BERITA LAINNYA