OJK Terima 664 Aduan terkait Masalah Properti

Dian Ihsan Siregar    •    Rabu, 17 May 2017 19:20 WIB
properti
OJK Terima 664 Aduan terkait Masalah Properti
Illustrasi. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa.

Metrotvnews.com, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerima ‎banyak aduan masyarakat terkait permasalahan properti. Setidaknya, dalam empat tahun terakhir ada 664 aduan yang diterima terkait persoalan properti.

Menurut Deputi Direktur Direktorat Pelayanan Konsumen Rela Ginting, OJK menerima aduan yang terbagi dalam sembilan klasifikasi,terdiri dari  pengembang atau developer, konsumen, bank, asuransi, notaris, jasa penilai, Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemerintah daerah (pemda) dan lain-lain.

Masalah developer, kata Rela, banyak pengembang nakal yang melakukan ingkar janji, baik penyerahan sertifikat maupun kualitas bangunan.‎ ‎Materi Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) juga sering kali lebih menguntungkan pengembang.

"Developer juga kadang-kadang suka janjikan kredit pasti cair," ungkap Rela, ‎ditemui di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Rabu 17 Mei 2017.

‎Dari sisi konsumen, dia menceritakan, sering kali terjadi kredit macet, tingkat pemahaman konsumen masih rendah, dan kurang telitinya memilih pengembang. ‎Permasalahan perbankan, seperti perjanjian kredit yang banyak memihak ke perbankan.

"Dari notaris, kami terima laporan dipaksa dari pihak bank padahal ada kode etik notaris terkait pengurusan perjanjian atau dokumen KPR," jelas Rela.

Untuk sisi asuransi, lanjut dia, aduan yang diterima biasanya terkait klaim yang tidak dibayarkan atau proses klaim yang terlalu lama. ‎Terkait permasalahan j‎asa penilai, seperti masalah penilaian yang sesuai standar profesi.

"Kalau BPN, persoalan yang dilapor terkait kendala birokrasi tingginya kepengurusan sertifikat. Pemda sendiri, biasanya permasalahan pelaksanaan UU perumahan dan kawasan permukiman," tutup Rela.

 


(SAW)