BI Bakal Buat Aturan Turunan Akses Informasi Keuangan untuk Perpajakan

Dian Ihsan Siregar    •    Kamis, 18 May 2017 07:01 WIB
aeoi
BI Bakal Buat Aturan Turunan Akses Informasi Keuangan untuk Perpajakan
Ilustrasi Bank Indonesia (BI) MI/Usman Iskandar.

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Aturan tersebut dikeluarkan sebagai aturan primer dalam mengimplementasikan perjanjian pertukaran informasi keuangan secara otomatis (Automatic Exchange of Financial Account Information) atau AEoI.

Setelah itu, Bank Indonesia (BI) akan menyiapkan aturan turunan ?terkait dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Akses Informasi Keuangan Nasabah untuk Kepentingan Perpajakan yang sudah ditandatangani Presiden Jokowi.

Menurut ?Deputi Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Ita Rulina?n, Perppu Keterbukaan Akses Informasi Keuangan Nasabah Untuk Kepentingan Perpajakan merupakan bagian dari UU kerahasiaan bank. Maka dari itu, Perppu tersebut selanjutnya akan diserahkan ke DPR, agar nantinya bisa disetujui.

Ketika sudah disetujui oleh lembaga DPR, ?Ita mengaku, maka BI sebagai otoritas di sistem pembayaran dan makroprudensial bakal membentuk aturan turunan dari Perppu tersebut.

"Soal Perppu ini, ada kebijakan makroprudensial rahasia bank, nah itu harus diurus DPR-RI. Ya BI idealnya akan menyiapkan turunannya, tetapi saya belum bisa terlalu detail," kata Ita, ditemui di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Rabu 17 Mei 2017.

Sekadar informasi, dari beleid Perppu terkait? Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan? yang didapatkan dari laman resmi ?peraturan.go.id, Selasa 16 Mei 2017, terdapat 10 pasal. Beberapa pasal yang digarisbawahi yakni pada pasal dua ayat satu disebutkan Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari lembaga jasa keuangan (LJK) yang melaksakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, peransuransian, lembaga jasa keuangan lainnya dan atau entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi.

Pasal dua ayat dua menyebutkan LJK wajib menyampaikan pada Direktur Jenderal Pajak berupa laporan yang berisi informasi keuangan sesuai standar informasi keuangan berdasarkan standar perjanjian internasional di bidang perpajakan untuk setiap rekening keuangan yang diidentifikasi sebagai rekening keuangan yang wajib dilaporkan dan laporan yang berisi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Lalu dalam ayat tiga menyebutkan laporan berisi informasi keuangan yang memuat identitas pemegang rekening keuangan, nomor rekening keuangan, identitas lembaga jasa keuangan, identitas saldo atau nilai rekening keuangan dan penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan.

Sementara dalam pasal tiga ayat satu disebutkan kewajiban penyampaian laporan dilakukan melalui mekanisme elektronik melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan mekanisme non-elektronik sepanjang mekanisme eketronik belum tersedia, kepada Direktur Jenderal Pajak.

Untuk mekanisme elektronik, dalam pasal tiga ayat empat disebutkan LJK memiliki waktu paling lama 60 hari untuk melaporkan ke OJK sebelum batas waktu berakhirnya periode pertukaran informasi keuangan antara Indonesia dengan negara yuridiksi berdasarkan perjanjian internasional.

Sementara OJK memiliki waktu 30 hari sebelum batas berakhirnya periode pertukaran informasi keuangan antara Indonesia dengan negara yuridiksi berdasarkan perjanjian internasional.

Sedangkan untuk mekanisme non-elektronik, dalam pasal tiga ayat empat dikatakan LJK memiliki waktu empat bulan setelah akhir tahun kalender untuk melaporkan pada Direktur Jenderal Pajak.

Dalam pasal enam ditekankan Menteri Keuangan dan pegawai Kementerian Keuangan termasuk Direktur Jenderal Pajak dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan akses dan pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara pedata, Begitu juga untuk pimpinan dan pegawai OJK serta LJK.

Untuk pasal tujuh menekankan bahwa pimpinan atau pegawai LJK yang tidak menyampaikan laporan, tidak melaksanakan prosedur identifikasi rekening keuangan secara benar dan tidak memberikan informasi, bukti dan keterangan akan kena hukuman pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp1 miliar. Sedangkan untuk lembaganya akan dikenakan denda paling banyak Rp1 miliar.

Begitu juga untuk orang yang membuat pernyataan palsu atau menyembunyikan atau mengurangi informasi yang sebenarnya akan kena denda kurungan paling lama satu tahun atau membayar denda paling banyak Rp1 miliar.

Dalam pasal 10, Perppu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Perppu tersebut ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo dan diundangkan oleh Menkumham Yasonna H Laoly pada 8 Mei 2017.


(SAW)

Bank Mandiri Tunggu Pelunasan Utang Modern Internasional
Sevel Tutup

Bank Mandiri Tunggu Pelunasan Utang Modern Internasional

5 days Ago

Bangkrutnya usaha 7-Eleven (sevel) ditangan PT Modern Internasional Tbk (MDRN) meninggalkan ban…

BERITA LAINNYA