Mekanisme Holding BUMN Migas Sama dengan Tambang

Dian Ihsan Siregar    •    Rabu, 06 Dec 2017 15:37 WIB
holding bumn
Mekanisme <i>Holding</i> BUMN Migas Sama dengan Tambang
Menteri BUMN Rini Soemarno (ANT/Wahyu Putro A).

Tangerang: Holding BUMN tambang telah resmi terbentuk setelah tiga perusahaan tambang pelat merah resmi berubah menjadi non-persero. Induk perusahaan dipegang oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum karena saham perusahaan masih 100 persen dimiliki oleh pemerintah.

‎Setelah holding tambang, Kementerian BUMN segera membentuk holding BUMN minyak dan gas (migas). Mekanismenya dipastikan hampir sama dengan pembentukan holding tambang.

"Kalau mengikuti proses tambang, kalau sampai jadi (holding BUMN migas) mekanismenya sama persis kok tipenya," kata Menteri BUMN Rini Soemarno seperti diberitakan Rabu, 6 Desember 2017.

Saat ini Kementerian BUMN sedang mendesak PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGAS) untuk melangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). RUPSLB dilakukan atas pertimbangan pembentukan holding migas.

Rini mengklaim pelaksanaan RUPSLB bukan mempercepat pembentukan holding BUMN migas, melainkan ada beberapa percepatan yang harus direalisasikan oleh PGN.

Ketika ditanya target pelaksanaan RUPSLB PGN, Rini tak bisa mengatakan. Sebab, semua agenda tersebut ada di tangan jajaran direksi.

"Kita hanya mengingatkan perlu RUPSLB," pungkas Rini.

Kementerian BUMN mendesak PGN untuk segera menyelenggarakan RUPSLB. Hal itu disampaikan Menteri BUMN Rini Soemarno melalui surat yang ditujukan kepada Direksi PGN pada 28 November 2017.

Dikutip Medcom.id Senin, 4 Desember 2017, isi surat itu menyampaikan, RUPSLB dilakukan atas pertimbangan pembentukan holding minyak dan gas (migas). RUPSLB diharapkan sejalan dengan keinginan pembentukan holding tersebut.

Selain itu, RUPSLB diminta segera dilakukan karena mempertimbangkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Modal Saham Perusahaan (Perseroan) Pertamina yang telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kita akan agendakan secepatnya. Memang setelah lahir holding BUMN tambang, selanjutnya adalah holding Migas," kata Komisaris Utama PGN Fajar Harry Samperno.

Selain ditujukan kepada direksi PGN, surat juga ditembuskan kepada Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro; Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah; Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN Hambra; Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Aloysius Kiik Ro, serta Dewan Komisaris PGN.


(SAW)