Hilangi Ketimpangan

Menteri PPN: Pemerintah Fokus Bangun Infrastruktur di Selatan Jawa

Dian Ihsan Siregar    •    Rabu, 15 Mar 2017 19:27 WIB
kesenjangan sosial
Menteri PPN: Pemerintah Fokus Bangun Infrastruktur di Selatan Jawa
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan.

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengatakan pemerintah akan meningkatkan pembangunan infrastruktur di wilayah Jawa bagian selatan. Hal tersebut dilakukan untuk mengatasi masalah kesenjangan dan ketimpangan wilayah antara Jawa bagian utara dan Jawa bagian selatan. 

"Intinya, pemerintah ingin meningkatkan konektivitas Jawa bagian selatan, misalnya pembangunan rel kereta api bagian utara sudah double track, karena itu pemerintah sekarang fokus membangun infrastruktur wilayah Jawa bagian selatan," kata Bambang dalam keterangan persnya yang diterima media, Rabu 15 Maret 2017.

Berbicara mengenai pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2018, Bambang menyebutkan, tetap sama dengan tahun 2017. Hanya saja, untuk pemanfaatan DAK tahun  2018  pemerintah berharap agar semua daerah bisa memanfaatkanya.

Bambang menjelaskan, proyeksi pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,1 persen membutuhkan kontribusi pembangunan wilayah per pulau. Pulau Sumatera diharapkan dapat tumbuh sebesar 5,97 persen, pulau Jawa diharapkan dapat tumbuh sebesar 6,23 persen, pulau Bali-Nusa Tenggara diharapkan dapat tumbuh sebesar 6,04 persen, pulau Kalimantan diharapkan dapat tumbuh sebesar 4,37 persen.

Kemudian, Pulau Sulawesi diharapkan tumbuh sebesar 7,35 persen, Pulau Maluku diharapkan dapat tumbuh sebesar 6,18 persen, serta Pulau Papua diharapkan dapat tumbuh sebesar 6,87 persen. Khusus untuk provinsi D.I. Yogyakarta, diharapkan dapat tumbuh 6,02 persen dengan menjaga momentum pertumbuhan keempat sektor.

"Pertumbuhan ekonomi Provinsi DIY perlu didukung oleh sektor industri pengolahan, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor konstruksi, serta sektor jasa pendidikan dengan kontribusi total sebesar 51,84 persen," tegas Menteri Bambang.

Pemerintah, baik pusat maupun daerah, dapat melaksanakan dua langkah konkret untuk mewujudkan pertumbuhan tersebut. Pertama, investasi pemerintah secara selektif dengan fokus pada proyek yang mendorong produktivitas dan peningkatan aktivitas sektor swasta.

Kedua, pemberian fasilitas kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan penghapusan hambatan yang menghalangi berkembangnya swasta di enam sektor utama, pembenahan iklim investasi di daerah, pemanfaatan dan penyaluran dana repatriasi untuk investasi, menjaga daya beli masyarakat, serta reformasi struktural. 


(SAW)