Kadin Dukung Kepri Ajukan Penundaan Tarif Layanan BP Batam

Anwar Sadat Guna    •    Selasa, 29 Nov 2016 20:51 WIB
investasi batam
Kadin Dukung Kepri Ajukan Penundaan Tarif Layanan BP Batam
Batam. MI/HENDRI KREMER.

Metrotvnews.com, Batam: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendukung perjuangan Kadin Kepri mendesak pemerintah menunda pemberlakuan beberapa tarif layanan di Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas (KPBPB) Batam.

Kadin Indonesia juga mendukung upaya yang akan ditempuh Kadin Kepri bila ingin mengajukan judicial review Hak Pengalokasian Lahan (HPL) BP Batam di Mahkamah Agung (MA).

"Kami mendukung upaya-upaya tersebut untuk menciptakan suasana kondusif bagi investasi dan iklim usaha di Batam," kata Tengku Zulhan, Ketua Umum Wilayah Barat Kadin Indonesia di sela-sela Rapat Pimpinan II Kadin Kepri di Hotel Sahid Batam, Selasa (29/11/2016).

Dengan munculnya sejumlah regulasi, saat ini, kata Zulhan, juga berdampak terhadap iklim investasi di Batam. Belum lagi dualisme pemerintahan, BP Batam dan Pemko Batam terkadang membuat posisi pengusaha serba sulit.

"Pengusaha harus mengurus berbagai perizinan di dua PTSP yakni PTSP Pemkot Batam dan PTSP BP Batam," ujarnya.

Sekadar diketahui, Kementerian Keuangan baru-baru ini menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 148/2016 tentang penyesuaian beberapa tarif layanan di Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas (KPBPB) Batam.

Penyesuaian tarif itu dituangkan dalam beberapa Peraturan Kepala (Perka) BP Batam. Perka BP Batam No 19/2016 misalnya, mengatur tentang penyesuaian tarif sewa lahan atau UWTO dan Perka No 17/2016 tentang penyesuaian tarif jasa kepabuhanan dan bandara.

Beberapa tarif layanan itu mengalami kenaikan dari yang sebelumnya. Kenaikan taruf inilah yang dikeluhkan pengusaha. BP Batam bahkan telah mencabut beberapa alokasi lahan untuk perusahaan karena selama ini lahan yang dialokasikan tidak digarap.

"Perjuangan kita masih panjang. Setelah pemerintah menunda pelaksanaan Perka No 19/2016, kami juga sudah mengajukan agar Perka No 17/2016 dan perka lainnya ditunda karena menimbulkan kegelisahan bagi kalangan pengusaha," ujar Ketua Kadin Kepri Maruf Maulana.  

Pencabutan alokasi lahan oleh BP Batam, kata Maruf, seharusnya berkeadilan. Soal tarif layanan jasa kepelabuhanan dan bandara juga seharusnya disosialisasikan terlebih dahulu agar tarif tidak mencekik pelaku usaha di sektor jasa pelayaran dan angkutan laut.

"Tarif sewa konter di pelabuhan misalnya, naik dari Rp60 ribu menjadi Rp300 ribu meter persegi. Ini kan mencekik operator dan pelaku usaha. Kami sudah minta ke Dewan Kawasan Nasional agar pemberlakuan tarif tersebut ditunda," pungkasnya.

Gubernur Kepri nurdin Basirun mengatakan akan membawa permasalahan ini ke Jakarta. Pihaknya berharap BP Batam dan Pemko Batam dapat memberi kemudahan investasi bagi investor dan pelaku usaha di Batam.

"Saya berharap agar regulasi yang dikeluarkan BP Batam pro investasi, tidak menyulitkan tetapi memberi kemudahan bagi investor menenamkan modaknya di Batam," harapnya.


(SAW)