OJK Mulai Pengoperasian Sistem Layanan Informasi Keuangan

Eko Nordiansyah    •    Rabu, 03 Jan 2018 13:34 WIB
ojkperbankanpasar modaljasa keuanganindustri keuangan non bank (iknb)
OJK Mulai Pengoperasian Sistem Layanan Informasi Keuangan
Ilustrasi OJK (MI/RAMDANI)

Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai mengoperasikan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK sejak 2 Januari. Sebelumnya SLIK merupakan Sistem Informasi Debitur (SID) yang dikelola oleh Bank Indonesia (BI), namun seiring beralihnya pengawasan lembaga jasa keuangan kepada OJK maka layanan tersebut kini berada di bawah pengelolaan OJK.

Pada pengoperasian pertamanya, SLIK berjalan dengan lancar di semua kantor OJK di 37 kota. Di Kantor Pusat OJK, Menara Radius Prawiro, Kompleks BI, ruangan khusus SLIK sudah didatangi 36 orang selama masa layanan pukul 9.00 sampai 15.00 WIB. Call center OJK 157 juga menerima 250 telepon yang menanyakan informasi data debitur perbankan.

"Pelaksanaan SLIK di hari pertama berjalan lancar. Jaringan, database dan infrastruktur pendukung berjalan baik. Pegawai yang bertugas juga sudah mampu melayani dengan baik dan ramah," kata Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik OJK Anto Prabowo, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu, 3 Januari 2018.

Dirinya mengaku begitu pula hal yang sama terjadi di semua kantor OJK di daerah. Sejumlah warga sudah banyak yang datang untuk meminta informasi data debitur mereka. Seperti Kantor Regional 2 OJK wilayah Jawa Barat di Bandung yang didatangi 20 debitur.

Masyarakat yang sudah mendapatkan informasi keberadaan SLIK OJK mulai memanfaatkan layanannya melalui telepon call center OJK di 157 ataupun langsung mengunjungi kantor-kantor OJK yang sudah menyiapkan ruangan atau desk khusus untuk melayani permintaan informasi debitur perbankan dan layanan jasa keuangan lainnya.

Informasi yang diberikan melalui SLIK yaitu informasi debitur (iDeb) melalui aplikasi iDeb Viewer berjalan lancar dan sesuai dengan jaringan komputer yang tersedia. SLIK merupakan infrastruktur penting di sektor jasa keuangan yang dapat digunakan oleh pelaku industri untuk mitigasi risiko, khususnya risiko kredit sehingga dapat membantu menurunkan tingkat risiko kredit bermasalah.

Jumlah LJK yang telah menjadi pelapor SLIK per Desember 2017 berjumlah 1.648 yang terdiri dari Bank Umum, BPR, BPRS, Lembaga Pembiayaan, LJKL (kecuali Lembaga Keuangan Mikro), dan koperasi simpan pinjam. Jumlah pelapor tersebut akan meningkat mengingat cakupan pelapor wajib pada SLIK akan lebih luas.

Pertama adalah BPR, BPRS, dan perusahaan pembiayaan yang belum menjadi pelapor, wajib menjadi pelapor SLIK paling lambat 31 Desember 2018. Kedua, perusahaan modal ventura, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur (PPI), dan pergadaian yang belum menjadi pelapor, wajib menjadi pelapor SLIK paling lambat 31 Desember 2022.

"Sedangkan Lembaga Keuangan Mikro, Peer to peer lending, serta Lembaga lain di luar LJK seperti Koperasi Simpan Pinjam dapat menjadi pelapor SLIK apabila telah memenuhi syarat dan mendapat persetujuan oleh OJK," pungkasnya.


(ABD)