Pemerintah Kawal Komitmen Investasi yang Belum Terealisasi

Suci Sedya Utami    •    Rabu, 10 Jan 2018 15:10 WIB
investasi
Pemerintah Kawal Komitmen Investasi yang Belum Terealisasi
Menko Perekonomian Darmin Nasution. ANT/Wahyu Putro A.

Jakarta: Pemerintah melalui rapat koordinasi yang dipimpin Menko Perekonomian Darmin Nasution mengidentifikasi komitmen investasi yang belum terealisasi setelah dikeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 pada September 2017.

Sejak Perpres tersebut keluar hingga Desember lalu, terdapat 10.054 proyek baru (new enterants) dengan nilai investasi USD42,6 miliar serta ada 190 pipeline dari tahun 2010 hingga 2017 dalam bentuk investasi dalam negeri (PMDN) senilai Rp351,19 triliun dan investasi asing (PMA) USD54,64 miliar, namun masih menemui hambatan sehingga perlu ditangani dan dikawal oleh pemerintah melalui satgas percepatan investasi, 

Proyek-proyek tersebut umumnya berada di bawah Kementerian Pariwisata, Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terutama di bidang pertambangan, Kementerian Perdagangan, serta di bidang infrastruktur yang melibatkan banyak kementerian teknis.

"Mereka diminta untuk mulai mengidentifikasi dan mengecek, izin apa saja yang diperlukan sampai ke daerah sehingga mereka bisa mengawal," kata Darmin di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Januari 2018.

Salah satu identifikasi permasalahan yang memperlambat investasi yakni dari sisi perpajakan yang menjadi wewenang Kementerian Keuangan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai rapat mengatakan pihaknya tentu akan memperbaiki keluhan yang menyangkut pajak. Misalnya saja ada investor yang dijanjikan mendapat insentif berupa tax allowance namun kenyataannya tak diberikan, maka pihaknya wajib menyelesaikan perbedaan tersebut.

"Persoalan membayar pajak dengan singkat dan mudah  ini kita sedang lakukan terutama UMKM, terutama dari sisi prosedurnya, syaratnya aplikasi melalui digital semuanya," tutur dia.

Namun, bukan hanya persoalan pajak, faktor lain yang memperlambat yakni mengenai perizinan, penyederhanaan lahan, adanya kebijakan baru dan lain sebagainya.


(SAW)


Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

1 day Ago

Keputusan pemerintah melebur BP Batam ke Pemerintah Kota Batam mendapat respons dan tanggapan b…

BERITA LAINNYA