Tanggapi Laporan BPK, BTN Terus Pantau Realisasi Sejuta Rumah

Ade Hapsari Lestarini    •    Selasa, 03 Oct 2017 19:41 WIB
bpkbtnsejuta rumah
Tanggapi Laporan BPK, BTN Terus Pantau Realisasi Sejuta Rumah
Direktur Consumer Banking BTN Handayani. (Foto: MTVN/Dian Ihsan Siregar)

Metrotvnews.com, Jakarta: PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) terus menggenjot pembiayaan perumahan dalam rangka Program Satu Juta Rumah. Perseroan pun berkomitmen patuh dalam menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Seperti diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan persoalan terhadap efektivitas pengelolaan kredit pemilikan rumah (KPR) Sejahtera dan subsidi selisih angsuran (SSA)/subsidi selisih bunga (SSB) yang dilakukan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk/BTN di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Riau, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, dan instansi terkait lainnya dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) Semester I-2017.

Direktur Konsumer BTN Handayani mengatakan pihaknya telah memfasilitasi beberapa persyaratan yang ditetapkan Kementerian PUPR terkait penyaluran KPR Subsidi. Syarat-syarat tersebut di antaranya seperti kriteria penghasilan nasabah yang dibatasi untuk mengajukan KPR, surat pernyataan belum memiliki rumah, hingga surat pernyataan dari nasabah bahwa rumah subsidi tersebut akan ditempati.

Menurut Handayani, jika dari hasil pengawasan atas KPR subsidi tersebut terdapat rumah yang tidak dihuni, maka BTN akan melakukan beberapa hal. Di antaranya, akan menyampaikan surat kepada debitur untuk segera menghuni rumah tersebut atau meminta alasan mengapa rumah subsidi tersebut tidak dihuni.

"Apabila terdapat data-data yang menjelaskan bahwa debitur tidak memenuhi kriteria untuk mendapatkan KPR Subsidi, maka BTN akan mengubah fasilitas KPR subsidi tersebut menjadi KPR nonsubsidi sesuai dengan bunga yang berlaku di perseroan saat itu," jelas Handayani dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa 3 Oktober 2017.

Baca: BPK: Ada 5.108 KPR Belum Dimanfaatkan

Selama ini, lanjut Handayani, BTN terus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan selaku entitas yang ditunjuk sebagai pengawas dan pihak yang melakukan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan program FLPP.

"Sesuai ketentuan Menteri PUPR, Bank BTN telah kooperatif dengan menyediakan data yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta mendampingi di lapangan," tutur Handayani.

Dia menjelaskan, jika ada temuan berupa rumah yang belum ditempati, lanjut Handayani, bisa terdiri dari beragam kemungkinan. "Bisa saja nasabah pindah ke kota lain karena pindah kerja, atau akses ke lokasi yang belum memadai," tambah dia.

Ke depannya, BTN akan terus kooperatif dan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR terkait penyaluran KPR subsidi tersebut. BTN, imbuh Handayani, juga akan membentuk tim kerja khusus yang mendampingi unit kerja PUPR dalam melakukan evaluasi langsung di lapangan.

Dia berharap, para pihak-pihak terkait seperti kalangan pengembang pun ikut bekerja sama mematuhi ketentuan Kementerian PUPR untuk mewujudkan Program Satu Juta Rumah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Sejak pertama kali Program Satu Juta Rumah diluncurkan hingga saat ini, BTN juga terus berkomitmen menjadi integrator utama program nasional tersebut. Pada tahun ini, BTN membidik akan memberikan dukungan pembiayaan perumahan untuk 666 ribu unit rumah dalam rangka menyukseskan Program Satu Juta Rumah.

Hingga Juni 2017, BTN telah memberikan dukungan pembiayaan perumahan untuk 370.173 unit rumah atau senilai Rp39,01 triliun. Realisasi tersebut, tambah Handayani, telah mencapai 50 persen lebih dari target yang ditetapkan BTN.

"Dari realisasi tersebut, sebanyak 5.108 unit KPR yang belum dimanfaatkan debitur tersebut hanya 1,37 persen dari total realisasi Program Satu Juta Rumah BTN hingga Juni 2017," papar Handayani.

Selain itu, BTN juga telah menggelar berbagai langkah sebagai wujud dukungan atas kesuksesan implementasi Program Satu Juta Rumah. Dukungan yang diberikan tidak hanya berupa penyaluran KPR tapi juga memperkuat sumber pembiayaan, mendorong keterjangkauan, mendorong sisi ketersediaan rumah, serta bersinergi dengan stakeholder perumahan.


(AHL)