Staf Khusus Minta Bantuan untuk Nelayan Diinventarisasi

   •    Rabu, 09 Aug 2017 15:01 WIB
nelayanperikanankelautan dan perikanan
Staf Khusus Minta Bantuan untuk Nelayan Diinventarisasi
Ilustrasi (ANTARA FOTO/Ampelsa)

Metrotvnews.com, Koba: Staf Khusus Kepresidenan Bidang Pengendalian dan Pembangunan Ruri Jumar Saef meminta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melakukan inventarisasi terhadap bantuan alat tangkap yang disalurkan kepada nelayan.

"Banyak bantuan yang disalurkan kepada nelayan tetapi tidak ada pertanggungjawabannya, maka solusinya setiap bantuan wajib diinventarisasi oleh BUMDes," katanya, saat mengunjungi kampung nelayan di Desa Kurau, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, seperti dikutip dari Antara, Rabu 9 Agustus 2017.

Ia menyarankan BUMDes berperan melakukan pembinaan terhadap nelayan dengan membentuk beberapa kelompok nelayan untuk memudahkan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan.

"Setelah kelompok nelayan dibentuk maka nantinya kegiatan pembinaan itu untuk dimasukkan ke dalam APBD kabupaten dan provinsi," ujarnya.

Ruri mengatakan, bantuan disalurkan untuk nelayan yang tergabung dalam kelompok dan dibina oleh pemerintah daerah melalui BUMDes. "Jalurnya demikian, silakan bentuk kelompok dan bantuan yang disalurkan harus tepat guna dan bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Sementara seorang nelayan di Desa Kurau, Feri, meminta kepada pemerintah menyalurkan bantuan sesuai dengan kebutuhan nelayan. "Kami berterima kasih kepada pemerintah yang sudah membantu, namun kami mengusulkan agar bantuan yang diberikan sesuai keinginan para nelayan supaya barang yang dibantu itu bermanfaat," ujarnya.

Feri mencontohkan, bantuan 10 unit kapal 10 GT bagi nelayan tidak sesuai dengan kondisi laut Desa Kurau, sehingga tidak bisa dimanfaatkan oleh nelayan. Menurut dia, bantuan tersebut terkesan memaksa sehingga masyarakat terpaksa menerima, jika tidak digunakan malah menjadi beban bagi nelayan.

"Jangan hanya dibantu saja, tetapi berikan kami sosialisasi dan bantuan terkesan memaksa, sehingga masyarakat terpaksa menerima padahal bantuan belum tentu sesuai dengan kebutuhan nelayan," ujarnya.


(ABD)