Besaran Dana Desa Tahun Depan belum Dipastikan Naik

   •    Minggu, 10 Sep 2017 18:00 WIB
dana desa
Besaran Dana Desa Tahun Depan belum Dipastikan Naik
Mendes PDTT Eko Putra Sandjojo. Metrotvnews.com/Dheri Agriesta.

Metrotvnews.com, Sukabumi: Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Pudjo Sandjojo, belum bisa memastikan naik atau tidaknya besaran dana desa tahun depan. Dalihnya, naik atau tidaknya anggaran dana desa tergantung kondisi keuangan negara.

"Kita lihat dulu keuangan negara serta persoalan-persoalan di lapangan," kata Eko sesuai kunjungan kerja ke BUMDes Terus Jaya Sehati dan pengelolaan kebun nanas di Desa Sukajaya Kecamatan/Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dikutip dari Media Indonesia, Minggu 10 September 2017. 

Eko menuturkan sejauh ini komitmen Presiden RI, Joko Widodo, terhadap penguatan pembangunan di perdesaan begitu tinggi. Buktinya, kurun dua tahun terakhir pemerintah terus menaikkan besaran anggaran dana desa. 

"Dana desa oleh bapak presiden dinaikkan terus. Pada 2015 sebesar Rp20,8 triliun, naik lagi jadi Rp46,96 triliun pada 2016, dan pada 2017 naik lagi jadi Rp60 triliun," beber Eko.

Jumlah desa di Indonesia hingga sekarang mencapai 74.910. Jika dikalkulasi, tahun ini masing-masing desa rata-rata mendapatkan anggaran dana desa sebesar Rp800 juta. 

"Masyarakat juga harus tahu jika setiap desa mendapatkan rata-rata Rp800 juta. Kami meminta masyarakat juga ikut mengawasi karena kita tak pungkiri masih terjadi kasus penyelewengan. Jika mendapatkan dugaan penyelewengan, masyarakat bisa melapor ke Satgas Dana Desa di nomor 1500040. Kepala desa juga jangan takut dikriminalisasi. Mereka juga bisa melaporkannya ke nomor 1500040," tegasnya.

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menerapkan empat prioritas pembangunan dana desa. Keempat prioritas pembangunan itu yakni Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), embung desa, produk asli desa (prukades), serta sarana olahraga. 

"Bisa dilihat sendiri, dana desa jika dikelola bagus bisa membuat BUMDes, embung, punya *home stay*, atau sarana olahraga. Termasuk di kebun nanas ini, tersedia tempat menginap dan memetik langsung buah nanas serta tempat *mountain bike*," ucapnya.

Konsep yang diterapkan di BUMDes Terus Jaya Sehati desa Sukajaya Kecamatan/Kabupaten Sukabumi, kata Eko, tak menutup kemungkinan bisa diaplikasikan kepada seluruh desa lainnya di Indonesia. 

"Makanya, kepala desa lain bisa belajar dari desa-desa yang sudah sukses. Para pendamping desa juga bisa membina kepala desa karena mereka sudah mendapatkan pelatihan. Materinya sampaikan ke kepala desa," imbuhnya.

Namun empat prioritas pembangunan itu tidak mutlak. Misalnya kaitan pembangunan embung, kata Eko, tak semua desa bisa melaksanakannya.



"Tidak di setiap desa harus ada embung. Kalau desanya yang ada di kawasan pantai atau yang terdapat waduk, tentu tak perlu embung," tukasnya.

Pembangunan embung bisa berlaku bagi desa yang setiap musim kemarau selalu dilanda kekeringan. Utamanya bagi pasokan lahan pertanian karena di wilayah itu tidak terdapat air. 

"Sekarang sudah mulai kelihatan di beberapa desa ada yang tak bisa tanamm gara-gara kekeringan. Mumpung sekarang sedang kering, dana desa tahap kedua bisa dipakai membangun embung. Jadi nanti saat turun hujan embungnya sudah jadi dan bisa menampung air. Ketika nanti kembali musim kemarau, air di embung itu bisa digunakan memasok lahan-lahan pertanian," tukasnya.

Bahkan jika pengelola dana desa inovatif, maka di embung itu bisa saja ditanami ikan dan disiapkan tempat memacing. Kalaupun memungkinkan di sekitar embung itu dibangun home stay dan sarana olahraga. 

"Ini bisa jadi pendapatan masyarakat," kata dia.

Sudah banyak manfaat yang dirasakan sejak digulirkannya dana desa. Kurun dua tahun terakhir, dana desa yang sudah dikucurkan pemerintah mampu membangun hampir 82 ribu kilometer infrastruktur jalan desa, hampir 50 ribu unit fasilitas MCK, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sarana air bersih, serta puluhan ribu saluran irigasi. Eko pun mengapresiasi komitmen Presiden Jokowi yang terus menambah besaran dana desa dari tahun ke tahun.

"Persoalan dana desa di lapangan tidak lantas membuat bapak presiden menyetop atau menurunkan nilainya. Malahan nilainya dinaikkan. Ini komitemen yan luar biasa," ucapnya.

Pun menyangkut tingkat penyerapan dana desa. Awal digulirkannya dana desa pada 2015, dengan nilai sebesar Rp20,8 triliun, penyerapannya mencapai 82 persen. Eko menilai wajar tingkat penyerapan sebesar itu karena masih merupakan program baru sehingga masih banyak aparatur desa belum siap. Tahun berikutnya dengan anggaran dana desa sebesar Rp46,96 triliun, tingkat penyerapan meningkat menjadi 97 persen. 





(SAW)