Menko Darmin Pastikan Pelemahan Rupiah tak Bebani Utang Negara

Desi Angriani    •    Rabu, 07 Mar 2018 19:04 WIB
rupiah
Menko Darmin Pastikan Pelemahan Rupiah tak Bebani Utang Negara
Rupiah. ANT/Zabur Karuru.

Jakarta: Nilai tukar rupiah sejak awal 2018 terus mengalami pelemahan. Pada Selasa sore kemarin, rupiah ditutup sebesar Rp 13.775 per USD atau melemah 14,0 poin (0,10 persen) dari penutupan sebelumnya.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut pelemahan rupiah yang terus terjadi tidak akan menambah utang negara. Kenaikan utang yang lebih cepat lantaran dipengaruhi oleh jumlah pembangunan proyek infrastruktur tahun ini.

"Utang kita engga ada masalah itu bahwa utang kita kenaikannya mungkin lebih cepat dibanding masa lalu iya. Kalau kenaikan utang lebih cepat karena kita mau bangun infrastruktur," kata Darmin saat ditemui di Kementerian bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu, 7 Maret 2018.

Menurutnya, beban utang negara saat ini masih dalam batas wajar atau  tercatat sebesar 29,1 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada akhir Januari lalu. Rasio tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata negara tetangga. Jika pemerintah tidak memprioritaskan pembangunan infrastruktur maka utang negara juga tidak akan membengkak.

"Tetap aja beban utang engga tinggi di antara negara manapun, itu seluruh dunia tau. Pilihannya bisa saja ga usah naik utangnya lebih cepet infrastruktur jangan banyak bangun, pilih mana?,"  imbuh dia. 

Darmin menambahkan pemerintah tidak menggunakan utang untuk konsumsi melainkan investasi di bidang infrastruktur. Hal itu akan memberikan manfat besar dalam beberapa tahun mendatang. Berbeda dengan kasus setelah krisis ekonomi 1998 di mana pemerintah membuat utang untuk membayar utang sebelumnya. 

"Dan indikator fiskalnya mulai menunjukkan defisit primer kita sudah mulai habis, itu artinya kita tidak minjam untuk bayar utang lagi. Tapi sekarang mulai mengarah ke positif," tutup dia.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan utang negara mencapai Rp3.958,66 triliun pada akhir Januari 2018. Angka ini meningkat sekitar Rp19,96 triliun dari posisi utang pada Desember 2017 yang sebesar Rp3.938,7 triliun.

Posisi utang pemerintah tersebut tercatat sebesar 29,1 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang mencapai Rp13.588,8 triliun pada 2017. Utang tersebut terdiri dari pinjaman sebesar Rp752,38 triliun atau sekitar 19 persen dan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp3.206,28 triliun atau 81 persen.



(SAW)