Aturan e-Commerce Takkan Sasar Media Sosial

Desi Angriani    •    Kamis, 01 Feb 2018 19:58 WIB
e-commerce
Aturan <i>e-Commerce</i> Takkan Sasar Media Sosial
Sosmed. Dok : AFP.

Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah merancang aturan tentang transaksi perdagangan melalui sistem elektronik. Dalam skema tersebut, pelaku usaha online terbagi tiga yakni pedagang atau merchant, penyelenggara transaksi perdagangan melalui sistem elektronik dan penyelenggara sarana perantara atau intermediary services.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara memastikan aturan perdagangan online ini tak akan menyasar ruang media sosial. Aturan itu cukup dikenakan pada industri e-commerce yang berbasis formal.

"Enggak dong, kalau sektor informal kita enggak boleh mengatur terlalu ketat," kata Rudiantara saat ditemui dalam rakor Kementerian Perdagangan di Hotel Borobudur,  Jakarta, Kamis, 1 Februari 2018.

Rudi mengatakan pihaknya tidak akan akan mengatur regulasi yang terlalu ketat bagi pemain e-commerce di media sosial seperti Facebook, Instagram dan Twitter. Bahkan pelaku startup saja cukup melakukan registrasi tanpa harus meminta izin ke Kemenkominfo.
 
"Orang kalau mau bisnis dipermudah jangan dipersulit," imbuh dia.

Meski perdagangan daring di media sosial tak diatur, perusahaan media sosial tetap dikenai pajak jika dimanfaatkan orang untuk berjualan.

"Kita fokus pada yang besar dulu," pungkas dia.

Sebelumnya Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati untuk melakukan? uji publik atas naskah rancangan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang tata cara perpajakan pelaku usaha perdagangan berbasis elektronik (RPMK Pajak e-commerce) sebelum diterbitkan.

Ketua Umum idEA Aulia E Marinto menyatakan uji publik atas naskah RPMK Pajak e-commerce harus dilakukan sebelum disahkan agar asas formal dan material pembentukan peraturan terwujud. Selama ini yang disampaikan kepada pelaku e-Commerce baru berupa sosialisasi konsep dan bukan berupa naskah draf PMK yang dimaksud.

"Usulan dan masukan secara lisan atau tertulis dari pemangku kepentingan, seperti pelaku usaha ?e-commerce, akademisi, maupun masyarakat luas yang disampaikan saat uji publik merupakan satu kesatuan yang harus diselenggarakan pada saat pembentukan sebuah kebijakan," kata Aulia, ditemui di EV Hive D Lab, Jakarta, Selasa, 30 Januari 2018.

 


(SAW)


Kepailitan Sariwangi Tidak Memengaruhi Industri Makanan

Kepailitan Sariwangi Tidak Memengaruhi Industri Makanan

2 days Ago

Kepailitan Sariwangi AEA dan anak usahanya yaitu PT Maskapai Perkebunan Indorub Sumber Wadung (…

BERITA LAINNYA