Pemerintah Diminta Suntikkan Dana ke BPJS Kesehatan

Indriyani Astuti    •    Selasa, 11 Sep 2018 18:54 WIB
bpjs kesehatan
Pemerintah Diminta Suntikkan Dana ke BPJS Kesehatan
lustrasi petugas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menunjukkan kartu keanggotaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang kesehatan. (Foto: MI/Ramdani)

Jakata: Pemerintah diminta untuk menyiapkan suntikan dana bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai pelaksana program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Menurut Dewan Nasional Jaminan Sosial  (DJSN) masalah utama yang tengah dihadapi oleh BPJS Kesehatan yaitu pembiayaan.

"Problem JKN kekurangan dana. Kekayaan (BPJS Kesehatan) tidak bisa menutup pengeluaran yang besar. Defisit sudah bisa diprediksi," ujar Anggota DJSN Professor Bambang Purwoko di Jakarta, Selasa, 11 September 2018.

Dia menilai pemerintah perlu menyiapkan dana talangan sebab jumlah iuran dari peserta yang terkumpul selama ini tidak dapat mencukupi pembiayaan BPJS Kesehatan yang besar untuk menjalankan program JKN.

"Tidak bisa hanya menggantungkan dari iuran peserta," tutur dia.

Hal senada dikatakan anggota DJSN lain Taufik Hidayat. Menurut Taufik telah banyak laporan rumah sakit yang mengeluhkan keterlambatan pembayaran. Dikhawatirkan masalah itu akan menurunkan kualitas pelayanan dan berdampak pada kepuasan peserta JKN-KIS.

"Risikonya terhadap keberlangsungan program JKN. Masalah utama ialah pemenuhan pendanaan dari pemerintah," ujar Taufik.

Bila masalah pendanaan telah diselesaikan selanjutnya perlahan-lahan pemerintah bersama BPJS Kesehatan diharapkan dapat menata ulang penerapan program JKN terutama pembenahan di fasilitas kesehatan. Sebab DJSN menilai sistem rujukan yang ada selama ini belum efektif.

"Segera lakukan review mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) apakah sudah efektif sistem rujukan karena banyak inefisiensi yang terjadi dan mengeluarkan biaya. BPJS sudah mengeluarkan biaya banyak ke FKTP tapi tetap pasien dirujuk. Artinya FKTP yang tidak memadai, kemampuan 144 diagnosis belum terpenuhi semua. Program rujuk balik dari fasilitas kesehatan tingkat lanjutan ke FKTP juga belum berjalan baik," tegas Taufik.

Seperti yang telah diberitakan Media Indonesia sebelumnya, Laporan keuangan tahunan BPJS Kesehatan menunjukkan defisit sebesar Rp3,8 triliun pada 2014, Rp5,9 triliun pada 2015, dan Rp9,7 triliun pada 2016, Rp9 triliun pada 2017, dan diperkirakan Rp16,5 triliun pada 2018.


(SCI)


Kemenkeu Masih Tunggu Proposal Baru Investor Merpati

Kemenkeu Masih Tunggu Proposal Baru Investor Merpati

45 minutes Ago

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menunggu proposal baru dari calon investor yang akan meny…

BERITA LAINNYA