Japfa Tanggapi Serius Putusan KPPU terkait Perusahaan Kartel

Dian Ihsan Siregar    •    Jumat, 14 Oct 2016 10:28 WIB
kppu
Japfa Tanggapi Serius Putusan KPPU terkait Perusahaan Kartel
Ilustrasi. (FOTO: ANTARA/Regina)

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan sanksi tegas terhadap 12 perusahaan yang diduga kuat melakukan kartel ayam. Sanksi itu diputuskan setelah memulai pemanggilan terhadap para terlapor sejak 8 Agustus 2016.

Seperti diketahui, dari 12 perusahaan, ada tiga perusahaan terbuka (emiten) yang bermain kartel ayam, yaitu ‎PT Charoen Pokhpand Indonesia Tbk (CPIN), PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA), dan PT Malindo Feedmill Indonesia Tbk (MAIN). Sementara perusahaan lainnya yakni PT. Satwa Borneo, PT Wonokoyo Jaya Corp, PT CJPIA (Cheil Jedang Superfreed), PT Taat Indah bersinar, PT Cibadak Indah Sari Farm, CV Missouri, PT Ekspravet Nasuba, PT Reza Perkasa, dan PT Hybro Indonesia.‎

Dua perusahaan emiten terkena denda paling besar yaitu Charoen Pokphand Indonesia dan Japfa Comfeed Indonesia. Mereka dikenai denda masing-masing sebesar Rp25 miliar. Sedangkan denda paling kecil dijatuhkan kepada PT Reza Perkasa sebesar Rp1,21 miliar.

Baca: KPPU Tetapkan 12 Perusahaan Unggas Terbukti Kartel

Menanggapi masalah tersebut, Corporate Secretary Japfa Comfeed Indonesia Maya Pradjono angkat bicara. Dia menyebut perusahaan memandang sangat serius putusan yang dijatuhkan KPPU. Manajemen pun akan ‎mempertimbangkan tindakan selanjutnya dalam menanggapi putusan tersebut.

"Kami juga akan bersedia untuk memberikan penjelasan lebih lanjut sepanjang diperlukan," kata Maya dalam laporannya di keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia‎ (BEI), Jumat (14/10/2016).

Meski sudah diputuskan sanksi oleh KPPU, menurut Maya, perseroan tidak memiliki niat untuk melakukan pelanggaran terhadap pasal 11 UU No.5/1999. Pelaksanaan afkir dini terhadap terhadap indukan ayam (parent stock) yang dilakukan oleh perseroan yang merupakan pokok keputusan KPPU, semata-mata didasarkan atas instruksi pemerintah lewat Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian. "Hal itu dalam rangka mengatasi permasalahan oversupply DOC final stocks di pasar," jelas Maya.

Putusan KPPU, tambah Maya, diharapkan tidak akan berpengaruh pada kegiatan operasional, keadaan hukum, kondisi keuangan serta kelangsungan usaha perseroan.

Sebelumnya, Ketua KPPU ‎M Syarkawi Rauf mengatakan, Charoen Pokhpand Indonesia dan Japfa Comfeed Indonesia semestinya mendapatkan denda lebih besar lagi dari putusan tersebut. Sebab, keuntungan yang mereka dapat dari praktik afkir dini tersebut lebih besar ketimbang denda yang dikenakan.

"Den‎da maksimal dalam UU hanya Rp25 miliar. Padahal, market share mereka menguasai lebih dari 70% industri unggas nasional," ungkap Syarkawi.

Baca: KPPU: Denda Charoen Pokhpand & Japfa Bisa Lebih dari Rp25 Miliar

Syarkawi menegaskan, peternak ayam mandiri menjadi pihak yang dirugikan karena tidak mendapatkan pasokan DOC. Pasokan tersebut hanya diberikan kepada peternak mitra para perusahaan-perusahaan yang melakukan kartel.

"Tahap pertama dua juta ekor PS yang diafkir dini. Satu juta ekor PS bisa menghasilkan 32 juta ekor DOC. Jadi, total 64 juta ekor DOC yang tidak masuk ke pasaran karena afkir dini. Kerugian peternak mandiri sampai Rp224 miliar pada tahun lalu. Ini lumayan besar," tegas Syarkawi.


(AHL)