OJK Tidak Bisa Intervensi Suku Bunga Fintech

Nia Deviyana    •    Selasa, 13 Nov 2018 13:36 WIB
ojkfintech
OJK Tidak Bisa Intervensi Suku Bunga <i>Fintech</i>
Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida (MI/BARY FATHAHILAH)

Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku tidak bisa mengintervensi besaran suku bunga yang ditetapkan perusahaan financial technology (fintech). Namun, OJK memastikan industri fintech harus memberi informasi secara jelas terhadap calon nasabahnya.

"Memang ada beberapa tingkat suku bunga yang dikenakan oleh perusahaan. Karena ini sifatnya peer to peer mereka langsung berkontrak antara pemberi pinjaman dan peminjam. Ini tentu kesepakatan dua belah pihak yang tidak bisa diintervensi OJK," ujar Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida, di Jakarta, Selasa, 13 November 2018.

Selain keterbukaan dari perusahaan peer to peer lending, tambah Nurhaida, keterbukaan informasi dari calon nasabah juga penting agar fintech bisa mengakses profil risiko dalam rangka menekan terjadinya kredit macet bermasalah.

"Dari keterbukaan informasi bahwa kemudian nanti yang memberikan pinjaman akan menilai sendiri, kira-kira berapa tingkat risiko yang ada bagi yang bersangkutan untuk meminjamkan," kata Nurhaida.

Lebih lanjut, Nurhaida menegaskan, sejauh ini fintech yang terdaftar di OJK sudah mengikuti aturan yang berlaku. "Dalam pengawasan selalu saya cek. Harusnya demikian, karena kalau enggak peer-to-peer-nya sudah kena sanksi," tukasnya.

Adapun upaya mengawasi fintech juga dilakukan Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI) yang beranggotakan 73 fintech yang telah terdaftar di OJK. AFPI mengagendakan para anggotanya memperoleh sertifikasi lSO/ICE 27001 terkait sistem manajemen penanganan informasi, sesuai peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 tahun 2016.

Penerapan sertifikasi ini merupakan bagian dari manajemen risiko dalam menjaga keamanan data kepada setiap layanan yang diberikan kepada konsumen. Selain itu, akan diterapkan standarisasi dan sertifikasi bagi proses penagihan yang dilakukan oleh anggota AFPI kepada konsumen, di mana proses penagihan sesuai dengan kode etik penagihan yang telah disetujui.


(ABD)