Pembiayaan Infrastruktur tak Bisa Hanya Andalkan APBN

Eko Nordiansyah    •    Senin, 08 Oct 2018 19:10 WIB
infrastruktur
Pembiayaan Infrastruktur tak Bisa Hanya Andalkan APBN
infrastruktur. MI/Dwi Pramadia.

Nusa Dua: Pemerintah melalui Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menilai pembiayaan infrastruktur tak bisa hanya mengandalkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Skema pembiayaan inovatif bisa menjadi solusi bagi pemerintah untuk lebih banyak membangun proyek infrastruktur.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan selama ini tugas Kementerian PUPR untuk belanja infrastruktur kalau hanya memakai APBN tidak akan cukup. Untuk belanja jalan tol saja sudah Rp360 triliun, sementara anggaran dari APBN hanya Rp105 triliun setiap tahunnya.

"Bisa dibayangkan kebutuhan infrastruktur kita baik jalan, jembatan, irigasi, air, perumahan, dengan demand besar. Dan kalau hanya andalkan APBN saja, pasti tak bisa terkejar yang tertinggal ini," kata dia di Melia Hotel, Nusa Dua, Bali, Senin, 8 Oktober 2018.

Dirinya menambahkan, anggaran infrastruktur yang perlu dialokasikan pemerintah tidak hanya untuk pembangunan baru saja. Namun untuk pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada juga membutuhkan dana yang tidak sedikit, dengan tidak hanya mengandalkan APBN saja.

"Saya enggak tahu sebenarnya, ternyata bayar cicil (pemeliharaan jalan) melibatkan swasta. Selama ini kita enggak mengira bahwa itu bisa untuk pelihara jalan nasional kita. Dengan skema ini jalan bisa kita pelihara sepanjang tahun tanpa bergantung pada siklus APBN kita," jelas dia.

Basuki berharap skema pembiayaan inovatif yang dijalankan oleh BUMN di bawah Kementerian Keuangan dapat mempercepat proses penyediaan infrastruktur di masyarakat. Menurutnya, pembangunan infrastruktur akan memakan waktu lama jika hanya mengandalkan uang pemerintah di APBN.

"Karena kalau hanya andalkan APBN butuh berapa tahun lagi. Kalau tol sudah biasa dengan investasi, namun dengan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan national road yang dibiayai KPBU, ini capaian Kemenkeu yang patut disyukuri dan memudahkan kami dalam mengelola infrastruktur di Indonesia," pungkasnya.


(SAW)


Perpres DNI Rampung Pekan Depan

Perpres DNI Rampung Pekan Depan

1 week Ago

Pemerintah mempercepat penyelesaian rancangan per-aturan presiden (Perpres) mengenai Daftar Neg…

BERITA LAINNYA