Pajak e-Commerce Bisa Hambat Pertumbuhan UMKM

Desi Angriani    •    Senin, 14 Jan 2019 17:14 WIB
ecommercePajak UMKM
Pajak <i>e-Commerce</i> Bisa Hambat Pertumbuhan UMKM
Illustrasi. MI/ARYA MANGGALA.

Jakarta: Asosiasi e-Commerce Indonesia (idEA) menilai perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan dalam e-commerce akan menghambat pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pasalnya, baru empat juta pelaku UMKM yang memanfaatkan marketplace sebagai wadah melakukan jual beli online.

"Tanpa sosialisasi yang cukup dikhawatirkan dapat menghambat pertumbuhan UMKM," ujar Ketua Umum idEA Ignatius Untung dalam jumpa pers di Kantor idEA, Centennial Tower, Jakarta, Senin, 14 Januari 2019. 

Untung mengatakan pengumpulan kartu identitas berupa KTP dan NPWP secara mendadak terhadap para pedagang e-commerce bakal menimbulkan keresahan. Dikhawatirkan mereka akan berbondong-bondong pindah ke media sosial yang masih minim kontrol.

Berdasarkan sudi idEA, 95 persen pelaku UMKM online masih berjualan di platform media sosial dan hanya 19 persen menggunakan marketplace. Artinya, tanpa pemberlakuan PMK-210 pun platform e-commerce harus bersaing ketat dengan media sosial.

"Yang kita khawatirkan benefit dari sini, NPWP dan pembayaran pajak naik, biayanya enggak kecil karena meyakinkan itu butuh proses. Kalah bersaing karena tidak adanya level playing field atau kesetaraan itu amat disayangkan," ungkap dia.

Karenanya, idEA membutuhkan waktu minimal hingga tahun depan untuk melakukan sosialisasi terhadap 339 anggota atau paltform yang tergabung di dalamnya. Termasuk menyediakan infrastruktur dan sistem dalam menvalidasi NPWP.

"idEA meminta Kemenkeu untuk menunda dan mengkaji ulang pemberlakuan PMK-210 sambil bersama-sama melakukan kajian untuk menemukan rumusan yang tepat," tambah Untung.

Ketua Bidang Ekonomi Digital idEA Bima Laga menambahkan aturan tersebut sebaiknya tidak menyasar pelaku usaha (seller) dengan omzet di bawah Rp30 juta dalam setahun.

Bahkan jika pajak e-commerce diperuntukkan bagi pedagang dengan omzet Rp4,8 miliar per tahun, pihaknya juga masih kebingungan dalam menentukan seller yang wajib didaftarkan. Sebab, satu seller dapat berjualan di empat lebih platform dengan total pemasukan di atas Rp4 miliar.

"Mereka bisa berjualan di platform A,B,C,D. Si seller ini bisa dapat lebih dari Rp4,8 miliar setahun," kata Bima.



(SAW)


Trump Prediksi AS-Tiongkok Capai Kesepakatan
Akhiri Perang Dagang

Trump Prediksi AS-Tiongkok Capai Kesepakatan

1 day Ago

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memprediksi Amerika Serikat akan mencapai kesepakata…

BERITA LAINNYA