Butuh Reformasi Radikal Tingkatkan Peringkat Kemudahan Berusaha

Desi Angriani    •    Jumat, 02 Nov 2018 07:30 WIB
kemudahan berusaha
Butuh Reformasi Radikal Tingkatkan Peringkat Kemudahan Berusaha
Menko Perekonomian Darmin Nasution (Dokumentasi Setkab).

Jakarta: Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan perlu program reformasi yang lebih fundamental dan radikal untuk menaikkan peringkat Kemudahan Berusaha atau Ease of Doing Business (EODB). Saat ini peringkat EoDB Indonesia masih di posisi 73 atau jauh dari target di angka 40.

"Karena orang lain reformasinya lebih mendasar dan radikal dan kita perlu melakukan itu," kata Darmin dalam sebuah jumpa pers di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis, 1 November 2018.

Menurutnya, fokus penyelenggaraan program reformasi ini tidak hanya sekadar menghasilkan perubahan administratif dan prosedural. Perubahan itu juga harus mencakup berbagai aspek, baik regulasi, proses bisnis dan sistem layanan, agar membawa perubahan yang lebih signifikan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelaku usaha.

Darmin mencontohkan program OSS merupakan salah satu reformasi radikal yang dapat mempermudah perizinan berusaha di semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

"Harus dilakukan seperti Sistem OSS yang secara radikal melakukan perubahan dari aspek regulasi, proses bisnis dan sistem layanan," ungkap dia.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan untuk memperbaiki peringkat kemudahan berusaha perlu dilakukan evaluasi dari segi proses bisnis serta konsistensi antara peraturan dan implementasinya.

Misalnya, indikator pembayaran pajak dan perdagangan lintas batas. Dalam reformasi perpajakan, Kementerian Keuangan telah mencoba memperbaiki proses bisnis melalui penggunaan e-filing sehingga menghemat waktu.

"Sementara terkait kemudahan ekspor impor, peranan institusi lain di border juga perlu diperhatikan. Ada berbagai macam institusi lain misalnya jasa pelabuhan, karantina, dan lain-lain. Ini tantangan untuk mengurangi waktu untuk compliance dan biayanya," ujar Ani sapaannya.

Adapun posisi Indonesia pada laporan Doing Business 2019 mengalami penurunan satu peringkat dari 72 menjadi 73. Pada 2014, Indonesia berada pada peringkat 114, naik pada peringkat 109 pada 2016, lalu menjadi peringkat 91 pada 2017, kemudian peringkat 72 pada 2018.


(SAW)


Merpati akan Lunasi Utang Usai Maskapai Beroperasi

Merpati akan Lunasi Utang Usai Maskapai Beroperasi

1 day Ago

Merpati Nusantara Airlines berjanji akan melunasi utang dan pesangon mantan karyawannya. Janji …

BERITA LAINNYA