Jurus Pemerintah Tekan Angka Kemiskinan

Eko Nordiansyah    •    Kamis, 19 Jul 2018 18:40 WIB
kemiskinanbappenas
Jurus Pemerintah Tekan Angka Kemiskinan
Ilustrasi. (FOTO: MI/Panca Syurkani)

Jakarta: Pemerintah berupaya terus menekan angka kemiskinan. Melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), pemerintah memiliki lima jurus untuk menekan angka kemiskinan yang pada Maret 2018 sudah turun sebesar 1,82 juta jiwa atau 0,82 persen dibandingkan Maret 2017.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan langkah pertama adalah meningkatkan efektivitas penurunan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Langkah ini dilakukan melalui perbaikan makroekonomi serta yang berhubungan langsung dengan masyarakat di lingkup mikro.

"Di tataran makro, pemerintah mendorong pertumbuhan ekonoml inklusif, menjaga stabilitas makroekonomi, stabilisasi harga, menciptakan lapangan kerja produktif, menjaga iklim investasi, menjaga regulasi perdagangan, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, dan mengembangkan infrastruktur wilayah tertinggal," kata dia dalam diskusi di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 19 Juli 2018.


Sumber: Bappenas

Sedangkan di tataran mikro, untuk masyarakat sangat miskin dan miskin, pemerintah berupaya memberikan bantuan pangan berupa beras sejahtera (rastra) ataupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Selain itu, ada Bantuan Tunai Bersyarat  dalam Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

"Untuk masyarakat miskin dan rentan, pemerintah berupaya meningkatkan pendapatan dengan akses permodalan misalnya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), meningkatkan kualitas produk dan akses pemasaran, mengembangkan keterampilan layanan usaha, serta mengembangkan kewirausahaan, kemitraan, dan keperantaraan," jelas dia.

Kedua, pemerintah memantapkan kelompok menengah ke bawah, mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan di luar pulau Jawa untuk memperkuat infrastruktur konekvitas yang menghubungkan antara pusat ekonomi dan wilayah penunjang sekaligus memperkuat pengembangan produk lokal dan jaringan rantai pasok produk ekspor terus dilaksanakan.

Selain itu, penguatan perekonomian inspired middle income class diwujudkan melalui kemudahan izin usaha bagi pemula, penguatan usaha mikro dan kecil serta pemberdayaan koperasi, serta peningkatan keahlian tenaga kerja dan sertifikasi keahlian. Perluasan manfaat Dana Desa untuk kelompok ekonomi menengah terbawah juga diterapkan melalui pembangunan infrastruktur dasar dengan program cash for works, perbaikan pelayanan dasar, serta penguatan perekonomian lokal.

Ketiga, upaya menekan angka kemiskinan dilakukan melalui reformasi anggaran subsidi. Alokasi untuk subsidi bahan bakar yang dialihkan ke Dana Desa dan Transfer Daerah untuk mengurangi ketimpangan. Reformasi subsidi terus dilakukan untuk memastikan ketepatan sasaran, kesinambungan fiskal, dan diversifikasi energi.


Sumber: Bappenas

Keempat, peningkatan anggaran perlindungan sosial. Pada periode 2010-2018, penurunan subsidi yang signifikan dari 3,4 persen menjadi 0,8 persen PDB pada periode 2015 dan 2018 dialokasikan untuk perlindungan sosial melalui premi asuransi kesehatan untuk masyarakat miskin serta perluasan program bantuan sosial.

Kelima, yaitu perkuatan ekonomi domestik dan tata kelola impor. Penguatan ekonomi domestik diwujudkan melalui realisasi peningkatan kemudahan berusaha di daerah yang dipantau dengan ketat, mengingat implementasinya sering tidak sesuai dengan kebijakan pusat.

Selain itu, pemerintah mendorong konsumsi masyarakat dengan menjaga inflasi terutama dari tekanan sisi suplai melalui pengurangan hambatan arus distribusi antarwilayah dan antarpulau, mengefektifkan TPID, serta mendorong penyediaan produksi pangan dan bahan pokok lain.

"Investor domestik dan wirausaha lokal juga didorong untuk mengembangkan bisnis di Indonesia. Pemerintah mengurangi tekanan impor melalui penerapan kewajiban penyedia lapak online menjual barang lokal dengan komposisi minimal tertentu serta kemudahan investasi sektor industri untuk menyediakan bahan baku yang selama ini diimpor," pungkasnya.

 


(AHL)