Kemenko PMK dan Polhukam Ajukan Anggaran 2019 Sesuai Pagu

Eko Nordiansyah    •    Kamis, 07 Jun 2018 14:51 WIB
Kemenko PMK dan Polhukam Ajukan Anggaran 2019 Sesuai Pagu
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (AFP/Romeo Gacad).

Jakarta: Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) serta Kemenko bidang Politik Keamanan dan HAM (Polhukam) mengajukan anggaran sesuai pagu indikatif 2019. Anggaran yang diajukan keduanya juga tak berbeda jauh dengan anggaran pada 2018.

Menteri Koordinator Bidang PMK Puan Maharani mengajukan anggaran untuk tahun depan sebesar Rp381,98 miliar. Jumlah tersebut akan digunakan untuk mendukung prioritas di sektor PMK, program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, serta program koordinasi pengembangan kebijakan PMK.

"Anggaran 2019 akan digunakan untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp152,34 miliar. Sedangkan program koordinasi pengembangan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan sebesar Rp229,64 miliar," kata dia dalam rapat Badan Anggaran DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 7 Juni 2018.

Anggaran tersebut sebenarnya naik sedikit dari sebelumnya yaitu Rp129,38 miliar untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, serta Rp252,61 miliar untuk program koordinasi pengembangan kebijakan PMK. Namun kenaikan ini, kata Puan, telah mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi anggaran.

Sementara itu, Kemenko Polhukam mengajukan anggaran di tahun 2019 sebesar Rp281,47 miliar. Anggaran ini akan digunakan untuk pengamanan tahun politik hingga Penanganan isu keamanan kawasan serta peningkatan citra positif Indonesia di mata internasional.

"Anggaran itu untuk membiayai beberapa program di 2019, yaitu peningkatan kualitas Pemilu dan Pasca Pemilu 2019. Jadi prioritas nasional di kami, stabilitas nasional dan sukses pemilu," kata Menteri Koordinator bidang Polhukam Wiranto.

Dalam lingkup nasional, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk peningkatan kemananan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dan keamanan siber. Selain itu juga ada program penyelesaian masalah isu seperti kerawanan pelaksanaan pemilu, tingginya kejahatan konvensional, siber, narkoba, hingga terorisme.

Secara internasional, Kemenko Polhukam juga akan menggunakan anggaran untuk peningkatan kerja sama dengan negara-negara kawasan Asia Pasifik dan Afrika, serta Amerika, dan Eropa. Lalu, implementasi blue print pilar Polkam masyarakat ASEAN 2025. Penguatan kerjasama dengan organisasi internasional.
(SAW)