Hubungan Industrial Harmonis Dorong Daya Saing Minyak Sawit

Gervin Nathaniel Purba    •    Jumat, 13 Apr 2018 09:33 WIB
berita kemenaker
Hubungan Industrial Harmonis Dorong Daya Saing Minyak Sawit
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Haiyani Rumondang (Foto:Dok.Kemenaker)

Jakarta: Ekspor minyak kelapa sawit mencapai titik tertinggi yang pernah dicapai sepanjang sejarah pada 2017. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari kondisi hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.

"Dalam rangka meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia,  Pemerintah Indonesia telah menetapkan standar nasional minyak sawit yaitu Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) dengan menetapkan beberapa prinsip dan kriteria," kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Haiyani Rumondang, dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat, 13 April 2018.

Haiyani mengatakan prinsip keempat ISPO tersebut mengatur mengenai tanggung jawab terhadap pekerja. Hal itu meliputi keselamatan dan kesehatan kerja, kesejahteraan dan peningkatan kemampuan pekerja, serta larangan perusahaan perkebunan mempekerjakan anak dibawah umur dan melakukan diskriminasi sesuai peraturan perundang-undangan.

“Selain itu prinsip keempat ISPO juga mengatur perusahaan perkebunan harus memfasilitasi terbentuknya serikat pekerja dalam rangka memperjuangkan hak-hak pekerja dan perusahaan perkebunan juga harus mendorong dan memfasilitasi pembentukan koperasi pekerja dan karyawan," ujarnya.

Nilai ekspor minyak sawit Indonesia pada 2017 sebesar USD22,97 miliar atau meningkat 26 persen dibanding pada 2016 sebesar USD18,22 miliar.

Berdasarkan data yang diolah GAPKI, produksi Crude Palm Oil (CPO) pada 2017 mencapai 38,17 juta ton dan Palm Kernel Oil (PKO) sebesar 3,05 juta ton sehingga total keseluruhan produksi minyak sawit Indonesia mencapai 41,98 juta ton. Sedangkan luas lahan perkebunan kelapa sawit Indonesia 12,3 juta hektare dengan komposisi pemilikan petani 5,1 juta ha (42 persen), perusahaan BUMN 861 ribu ha (7 persen), dan perusahaan swasta 6,2 juta ha (51 persen).

Ia mengingatkan, kondisi hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan hanya bisa dicapai jika pengusaha dan pekerja saling bahu-membahu menggerakkan roda perusahaan dengan baik. Untuk mencapai kondisi hubungan industrial yang ideal harus ada pengaturan syarat kerja yang baik yang menjadi acuan utama dalam bekerja.

"Melalui konferensi ini saya berharap dapat merumuskan dan menyepakati hal-hal yang akan menjadi solusi dan upaya bersama dalam rangka meningkatkan produktivitas perusahaan dan pekerja dan kesejahteraan pekerja sektor perkebunan kelapa sawit," kata dia.


(ROS)

Perpres DNI Rampung Pekan Depan

Perpres DNI Rampung Pekan Depan

1 week Ago

Pemerintah mempercepat penyelesaian rancangan per-aturan presiden (Perpres) mengenai Daftar Neg…

BERITA LAINNYA