Lippo Klaim Pembangunan Meikarta Atasi Permasalahan Daya Beli

M Sholahadhin Azhar    •    Jumat, 08 Sep 2017 22:44 WIB
lippo grup meikarta
Lippo Klaim Pembangunan Meikarta Atasi Permasalahan Daya Beli
Direktur Bidang Developer Lippo Cikarang, Ju Kian Salim (tengah) saat audiensi di Gedung Ombudsman. MTVN/ M Sholahadhin Azhar

Metrotvnews.com, Jakarta: Pembangunan Meikarta harus dilihat secara menyeluruh. Direktur Bidang Developer Lippo Cikarang, Ju Kian Salim menyebut ada kontribusi besar dari pembangunan Meikarta untuk menolong daya beli di bidang properti.

Dalam dua tahun terakhir, daya beli masyarakat global untuk membeli rumah cenderung merosot. Termasuk di Indonesia saat era pemerintahan Joko Widodo.

"Ada kegaulan dan pesimisme kelesuan ekonomi dan menurunnya daya beli masyarakat di bidang properti selama dua tahun belakangan," kata dia saat audiensi di Gedung Ombudsman, Jakarta Selatan, Jumat 8 September 2017.

Hunian dalam bentuk apartemen di Meikarta dinilai bisa mengatasi fenomena yang muncul dua tahun belakangan. Dengan embel-embel harga mulai Rp120 juta, masyarakat sudah bisa memiliki tempat tinggal di sana. Menurut Ju Kian, hal ini sangat cocok bagi kaum pekerja di Ibu Kota.

"Ada delapan juta pekerja yang dapat gaji tapi enggak ada rumah, karena tak terjangkau," ujar dia.

Atas dasar itu, ia mengklaim ingin berkontribusi penuh bagi pemerintah, menyediakan sejuta hunian bagi masyarakat Indonesia. Terlebih sebagai pihak swasta, Lippo tak bergantung pada anggaran negara.

"Kami datang sebagai swasta, tidak membebani APBN negara. Kami berjuang mengatasi kelesuan ekonomi secara makro. Ini merupakan tugas negara seharusnya, tapi kami ambil bagian," tutur Ju Kian.

Anggota Ombudsman, Alamsyah Saragih tak menyoroti klaim Lippo terkait pembangunan Meikarta, yang katanya berkontribusi penuh. Bagi dia, yang terpenting adalah proyek pembangunan mengikuti aturan yang ada. Meikarta nyatanya masih terkendala di perizinan IMB, sehingga Alamsyah mengimbau masyarakat berhati-hati.

Terutama jika melihat iklan Meikarta yang bombastis padahal belum ada hunian yang terbangun. Sebab, izin dari Pemkab Bekasi belum turun.

"Artinya jangan melakukan pembayaran DP atau uang muka," jelas Alamsyah.


(SCI)